Tiket Kereta Mudik Lebaran Diskon 30%, Dijual Bertahap Mulai Sore Ini

Jakarta – Pemerintah memperkuat stimulus ekonomi nasional pada Triwulan I 2026 melalui kebijakan pengelolaan mobilitas masyarakat menjelang Idul Fitri. Transportasi publik diposisikan sebagai instrumen strategis untuk menjaga kelancaran pergerakan orang, mendukung aktivitas ekonomi, serta memperluas pemerataan manfaat pembangunan selama periode mudik dan balik Lebaran.

Dalam Konferensi Pers Stimulus Ekonomi Triwulan I dan Kesiapan Angkutan Idul Fitri 2026 di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah mengoptimalkan perjalanan masyarakat melalui kebijakan diskon tarif transportasi pada periode libur Hari Besar Keagamaan Nasional, termasuk Idul Fitri.

BACA JUGA:Kemenhub Gelar Program Mudik Gratis pada Lebaran 2026, Ini Daftarnya

BACA JUGA:Prediksi Puncak Arus Mudik Kereta Api di Lebaran 2026

BACA JUGA:Mudik Lebaran 2026 Lebih Nyaman, Travoy Hadir dengan Layanan Derek Online dan Integrasi Tol Lengkap

Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, mendorong pariwisata, serta menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan evaluasi pemerintah, mobilitas masyarakat pada Lebaran dan Idul Fitri 2025 mencapai 154,62 juta orang, sementara libur Natal dan Tahun Baru tercatat 110,43 juta orang, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 5,11 persen. Atas dasar tersebut, pada 2026 pemerintah kembali memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi dengan total anggaran Rp911,16 miliar yang bersumber dari APBN dan non-APBN.

Untuk moda kereta api, pemerintah menetapkan diskon tarif sebesar 30 persen bagi perjalanan pada periode 14–29 Maret 2026 sebagai bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat dan keterkelolaan mobilitas nasional selama Lebaran.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, PT Kereta Api Indonesia (Persero) melaksanakan penugasan melalui penyediaan layanan Angkutan Idul Fitri 2026 dengan fokus pada kesiapan kapasitas, kelancaran perjalanan, serta implementasi kebijakan pemerintah.