Tiga Komoditas Strategis Jadi Tahap Awal Tata Kelola Ekspor Baru

Jakarta – Pemerintah menetapkan batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy sebagai komoditas pertama yang masuk dalam skema tata kelola ekspor baru melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ketiga komoditas tersebut dipilih karena merupakan kontributor besar terhadap ekspor nasional dan penerimaan devisa negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penerapan kebijakan pada tahap awal difokuskan pada tiga komoditas strategis tersebut.

BACA JUGA:Moratorium Dicabut, Indonesia Kembali Bisa Ekspor Udang ke Arab Saudi

BACA JUGA:Pinta Pengusaha Soal Tata Kelola Ekspor Lewat Danantara Sumberdaya

BACA JUGA:Ekspor Lewat BUMN Bikin Laporan Pendapatan Emiten Lebih Transparan

Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan tiga komoditas strategis yang merupakan juga tiga ekspor terbesar kita, yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferro alloy,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers, Minggu (31/5/2026).

Menurut Airlangga, ketiga komoditas tersebut memiliki peran penting dalam perdagangan luar negeri Indonesia dan menjadi penopang surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Ketiga, komoditas strategis ini menyumbang nilainya di tahun 2025 sebesar 66,13 miliar USD atau sebesar 23,4 persen dari total ekspor nasional,” tuturnya.

Ia menambahkan nilai ekspor dari ketiga komoditas tersebut mencapai lebih dari seperlima total ekspor Indonesia, sehingga penguatan tata kelola dinilai penting untuk memastikan manfaatnya dapat dioptimalkan bagi negara.

Dan ini adalah penopang surplus neraca perdagangan yang terjadi selama 71 bulan berturut-turut dan dengan gambaran nilai ekspor batu bara sekitar 24,48 miliar USD,” kata Airlangga.

Pemerintah akan mulai menerapkan masa transisi kebijakan pada 1 Juni 2026 sebelum implementasi penuh dilakukan paling lambat pada 1 Januari 2027. Melalui pengelolaan yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap data ekspor menjadi lebih akurat serta penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dapat lebih optimal.