Tetapkan UMP Jakarta 2026, Pramono Anung Janji Adil ke Buruh dan Pengusaha

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2026 akan adil terhadap pengusaha maupun buruh. Pembahasan UMP juga akan mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 sebagai acuan pedoman di dalam pembahasan untuk penentuan UMP.

Ini diungkapkan Pramono pada Senin (22/12/2025), kemarin di Balai Kota. “Di dalam UMP yang telah diterapkan sesuai dengan PP tersebut, besarannya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Tarik-menarik pasti terjadi,” ujar dia.

BACA JUGA:Pramono Anung Gelar Rapat Khusus Putuskan UMP Jakarta 2026 Pekan Depan

Sebelumnya, dia menargetkan pembahasan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) bisa rampung pada Senin kemarin, sehingga dapat segera resmi diumumkan kepada masyarakat.

“Sekarang sedang dilakukan pembahasan untuk itu, mudah-mudahan hari ini selesai Karena saya juga memberikan batasan bahwa kalau bisa selesai pada hari ini,” jelas dia.

Pramono mengatakan, hari ini pembahasan yang terakhir akan dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai penengah antara para pengusaha dan buruh.

Pramono menjelaskan pembahasan itu juga akan mengacu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 sebagai acuan pedoman di dalam pembahasan untuk penentuan UMP.

“Di dalam UMP yang telah diterapkan sesuai dengan PP tersebut, besarannya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Tarik-menarik pasti terjadi,” ungkap Pramono.