Terpangkas Rp 1,15 Triliun, Otorita IKN Minta Persetujuan Anggaran 2025

Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengusulkan persetujuan anggaran 2025 sebesar Rp 5,24 triliun kepada Komisi II DPR RI. Pagu itu terpangkas Rp 1,15 triliun usai adanya program efisiensi anggaran.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan, DIPA awal Otorita IKN untuk tahun anggaran 2025 sekitar Rp 6,39 triliun.

Sebagai tindaklanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pagu alokasi anggaran tahun 2025 setelah dilakukan efisiensi belanja adalah sebesar Rp 5,24 triliun. 

Pagu alokasi anggaran tersebut merupakan hasil rekonstruksi anggaran antara Otorita IKN dengan Kementerian Keuangan yang menghasilkan kesepakatan efisiensi anggaran untuk DIPA awal sebesar Rp1,15 triliun.

Efisiensi ini ditujukan untuk efisiensi perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, FGD, terutama perjalanan dinas luar negeri, kegiatan seremonial, dan kegiatan ATK (alat tulis kantor).

Ini tadi sebagian untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang telah dibangun pada periode 2022 sampai 2024 dan juga untuk meneruskan paket baru di Otorita IKN melalui DIPA awal, kata Pak Bas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025).

DIPA awal ini adalah sebelum rapat terbatas pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada saat itu Bapak Presiden telah menyetujui anggaran Otorita IKN sebesar Rp 48,8 triliun, Basuki menambahkan.

Basuki menjelaskan, anggaran ini merupakan efisiensi dari DIPA awal sebelum rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Januari 2025.

Pada Rapat Terbatas dengan RI 1 tersebut, Prabowo juga menyetujui usulan tambahan anggaran Otorita IKN sebesar Rp 8,1 triliun. Anggaran ini adalah untuk menjalankan Instruksi Presiden, mempercepat laju pembangunan dan merealisasikan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia di tahun 2028.

Mengenai kelanjutan pembangunan infrastruktur IKN tahap ke-2, Basuki menjelaskan, Otorita IKN sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Sesuai dengan Surat Menteri PU No. CK0401-Mn/1245 tanggal 18 Desember 2024 tentang Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, telah disepakai bahwa Kementerian PU akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan dan Otorita IKN akan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang baru, tuturnya.