Ternyata Ini Letak Perbedaan Data Purbaya vs Dedi Mulyadi soal Dana APBD Mengendap

Jakarta Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait adanya pengendapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk deposito bank di sejumlah daerah, termasuk Jabar mendapatkan respons dari Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi.

Pemprov Jawa Barat disebut menempatkan dana sebesar Rp 4,17 triliun. Purbaya mengacu pada data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, yang mencatat 15 daerah menempatkan dana di bank, termasuk DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

BACA JUGA:Gelontoran Rp 200 Triliun dari Purbaya Bikin Jumlah Uang Beredar Naik

BACA JUGA:Dedi Mulyadi Ancam Copot Pejabat Jabar Jika Bohong soal Dana APBD Mengendap

BACA JUGA:Dana APBD Mengendap Disinggung Purbaya, Dedi Mulyadi Langsung Kumpulkan Pejabat hingga Datangi BI

Menanggapi hal tersebut, Dedi lantas membantah pernyataan Menkeu Purbaya soal dana APBD Jawa Barat senilai Rp 4,17 triliun yang disebut mengendap di bank.

Dedi bahkan menantang Menkeu Purbaya untuk membuka data seluruh daerah di Indonesia yang menyimpan APBD dalam bentuk deposito.

Lantas sebeneranya apa akar masalah perbedaan dana APBD Jawa Barat yang disebut mengendap?

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan, dana mengendap di perbankan sebenarnya ada beberapa peruntukan, mulai dari giro, dana cadangan sampai dana operasional.

Di sini letak bedanya. Purbaya tidak merinci, hanya akumulatif jadi terjadi perbedaan dengan Dedi, kata dia kepada Selasa (22/10/2025).

Bhima juga menyarankan agar data mengenai penggunaan dana APBD pemda dibuka secara detail. Hal ini agar masyarakat tidak bingung soal alokasi dan penyerapan dana yang selama ini dilakukan pemda. 

Harusnya dibuka saja detil terutama 10 pemda yang dana akumulatif di bank masih besar. Berapa banyak yang digunakan untuk operasional sampai akhir tahun, mana yang dipakai untuk dana proyek multi years. Biar publik tidak bingung, tutup dia.