Terkuak, Sejumlah Usulan Buruh Terkabul dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Jakarta – Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai UU Pelindungan Ketenagakerjaan sudah jauh lebih baik dari yang sebelumnya, karena telah memenuhi beberapa poin dari draft yang sebelumnya diusulkan buruh.

Ini diungkapkan Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (7/10/2026). UU Pelindungan Ketenagakerjaan isinya jauh lebih baik dari Omnibus Law, Cipta Kerja, ujar dia.

BACA JUGA:Terima UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Buruh Sorot 3 Pasal

BACA JUGA:Momen Dasco Temui Buruh, Umumkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan

BACA JUGA:Pekik Hidup Buruh Menggema Usai RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Disahkan

Meski naskah final UU tersebut belum dapat diakses karena perlu sinkronasi, Said mengakui sejumlah usulan sudah diterima pemerintah.

Tetapi dari beberapa catatan yang saya dapatkan, dan juga KSPI, teman-teman serikat buruh yang lain juga, ada beberapa hal yang bisa kita terima.

Said mengklaim 80-85% usulan buruh masuk ke dalam UU tersebut, dan sisa persentase menjadi kompromi dengan usulan pengusaha. 

Klaim itu berangkat dari usulan awal agar kerangka UU baru dimulai dari UU Nomor 13 Tahun 2003, putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 tertanggal 31 Oktober 2024, serta pasal yang baik dalam UU Cipta Kerja.

Saya boleh katakan ya, hampir lebih dari 80% konsep itu masuk di dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Mungkin, bisa 85%. Nah, sisanya itu kompromi terhadap usulan yang dari Apindo dan kawan-kawan pengusaha, katanya.

Said menjabarkan beberapa poin usulan buruh dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan, seperti PHK wajib diberitahukan dan dirundingkan secara bipartit.

Antara lain, pasal tentang PHK dan pesangon. UU yang baru ini, PHK dibuat tidak mudah. Pengusaha atau pemberi kerja melakukan PHK jadi wajib. Memberitahu kepada buruh atau pekerja ketika akan terjadi PHK itu wajib, ucapnya.