Terima UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Buruh Sorot 3 Pasal

Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menerima Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan catatan, yakni tiga pasal dinilai masih ambigu dan berpotensi merugikan buruh.

Sikap KSPI dan Partai Buruh jelas, menerima dengan catatan, tegas Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam konferensi pers, Rabu (7/10/2026).

BACA JUGA:Terkuak, Sejumlah Usulan Buruh Terkabul dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan

BACA JUGA:Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5%, Ini Simulasi Lengkap 38 Provinsi

BACA JUGA:Buruh Usul Upah Minimum 2027 Naik 9,5%, Ini Alasannya

Said mengakui catatan itu disusun dari informasi yang ia peroleh selama pembahasan. Lantaran, naskah final UU tersebut belum bisa diakses siapa pun, termasuk KSPI, karena masih menjalani sinkronisasi antarpasal.

Proses sinkronisasi biasanya memakan waktu paling cepat dua minggu dan paling lambat satu bulan. Setelah itu, naskah baru masuk ke Kementerian Sekretariat Negara sebelum dapat dibuka ke publik.

Sebelumnya, DPR mengesahkan RUU tersebut menjadi UU 23 bab dan 313 pasal dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, 6 Oktober 2026.

Meski memberi catatan, KSPI menilai isi UU ini jauh lebih baik dibandingkan klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja, dan dibandingkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

KSPI dan Partai Buruh pun mengapresiasi DPR, pemerintah, dan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai menepati tenggat putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan itu memberi batas waktu hingga 31 Oktober 2026 untuk memisahkan aturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja.

Tiga Pasal yang Disorot

Catatan pertama menyangkut pasal upah yang memungkinkan pemberi kerja yang tidak mampu menangguhkan pembayaran upah minimum. Said menilai, frasa itu ambigu karena tidak ada definisi yang jelas.