Temuan Menteri Ara, Banyak yang Gagal Punya Rumah Subsidi Gara-gara Catatan Kredit SLIK

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan akses pembiayaan rumah subsidi selama ini masih terhambat sistem penilaian kredit melalui SLIK OJK. Hal yang menjadi temuan saat dirinya berkunjung ke berbagai daerah. 

Ara, sapaan akrabnya, mengaku rutin turun ke lapangan, mulai dari Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Papua Pegunungan, hingga Bali.

BACA JUGA:Masyarakat Bisa Ajukan KPR Rumah Subsidi meski Punya Utang Rp 1 Juta

BACA JUGA:Piala Presiden 2025 Menggelegar! Menjadi Ajang Tersukses dengan Hype Luar Biasa

BACA JUGA:PSSI Godok Piala Presiden 2026, Bakal Undang Klub Luar Negeri Lagi?

“Masalah yang paling sering saya temukan adalah soal SLIK OJK. Ini berdampak langsung karena banyak masyarakat tidak bisa mengakses rumah subsidi,” jelas dia di Jakarta, Selasa (13/4/2026).

Padahal, menurut dia, program rumah subsidi dengan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat dibutuhkan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Persoalan ini cukup serius karena berpotensi menghambat target pemerintah dalam merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah.

Dia mengungkapkan telah beberapa kali berkoordinasi dengan OJK untuk mencari solusi. Setidaknya, empat kali mendatangi OJK guna menyampaikan langsung keluhan yang  ditemui di lapangan.

“Ini bukan soal angka, tapi soal kesempatan. Bagaimana asisten rumah tangga, petani, nelayan, buruh, tukang mi, tukang becak bisa punya rumah,” katanya.

Menurutnya, sistem penilaian kredit seharusnya tidak menjadi penghalang bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan hunian layak, terlebih program tersebut merupakan bagian dari upaya negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya.

“Kabar baik hari ini OJK memutuskan satu juta ke bawah yang ada di SLIK boleh mengajukan kredit rumah subsidi. Ini suatu fenomena. Saya sampai enam kali melakukan pertemuan di OJK untuk memperjuangkan hal ini, dan ini baru terjadi di era pemerintahan Presiden Prabowo,” katanya.

Dia berharap ada penyesuaian kebijakan yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah subsidi, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian di sektor keuangan. “Jangan sampai program 3 juta rumah ini terhambat. Ini program untuk rakyat, terutama masyarakat kecil,” ujar Maruarar.