Teken Perjanjian Dagang dengan AS, Indonesia Pastikan Tak Langgar Prinsip Politik Bebas Aktif

Jakarta – Menanggapi berbagai pandangan yang berkembang mengenai Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), Pemerintah menegaskan bahwa kesepakatan ART merupakan bagian dari strategi diplomasi ekonomi untuk memperkuat akses pasar ekspor nasional kepada komoditas unggulan, sekaligus merespons berbagai hambatan non-tarif yang selama ini menjadi sorotan dalam hubungan dagang bilateral kedua negara.

Dalam pernyataannya, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa selama proses negosiasi ART dengan AS, Pemerintah telah melakukan koordinasi internal lintas Kementerian/Lembaga.

BACA JUGA:Fitch Pertahankan Rating Indonesia BBB tapi Outlook Negatif, Ini Alasannya

BACA JUGA:Eks Menlu Hassan Wirajuda Jelaskan Syarat Jika Indonesia Ingin Jadi Mediator Perang Iran vs Amerika dan Israel

BACA JUGA:Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat Terkait 58 Ribu Jemaah Umrah Indonesia Tertahan

Kesepakatan tersebut hanya akan berlaku setelah melalui mekanisme pengesahan domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diawali dengan penyampaian kepada DPR untuk memperoleh persetujuan ratifikasi apabila dipersyaratkan, atau melalui penetapan Peraturan Presiden apabila tidak memerlukan persetujuan DPR.

“Kesepakatan tersebut akan berlaku efektif 90 hari setelah kedua negara saling menyampaikan keterangan tertulis bahwa seluruh prosedur hukum nasional masing-masing negara telah selesai dilaksanakan. Indonesia dan AS juga telah sepakat untuk membentuk mekanisme konsultasi bilateral untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan implementasi ART,” jelas Juru Bicara Haryo.

Menyoroti dampak konkret yang diperoleh kedua negara dalam ART tersebut, Indonesia dinilai mampu memperoleh manfaat yang signifikan dengan mengamankan sejumlah pokok-pokok krusial diantaranya tarif 0% terhadap 1819 pos tarif produk pertanian dan industri penting, seperti minyak kelapa sawit, kopi, kokoa, rempah-rempah, karet, komponen elektronik dan komponen pesawat, serta tarif 0% bagi produk tekstil dan apparel asal Indonesia. Hal tersebut akan memberikan manfaat nyata bagi lebih dari 4 juta pekerja pada sektor terkait.