Tarif Impor Trump Ancam Petani dan UKM RI, Pemerintah Harus Lakukan Ini

Jakarta Pemerintah mendapatkan dukungan dalam menghadapi kebijakan Tarif impor Trump yang dinilai bisa merugikan petani dan pelaku usaha kecil menengah (UKM) sektor pangan. Hal ini disampaikan dalam policy brief HKTI pada sarasehan ekonomi bersama Presiden Prabowo.

Kami mendukung langkah pemerintah menghadapi kebijakan tarif Amerika Serikat. Fokus utama kami adalah menjaga ketahanan ekonomi petani dan UKM pangan, kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI), Fadli Zon dikutip Kamis (10/4/2025).

Fadli menegaskan, HKTI mendorong pemerintah mengintensifkan diplomasi perdagangan internasional sambil memperluas pasar ekspor. “Diplomasi perdagangan harus mengedepankan prinsip trade for development agar kesejahteraan petani tetap menjadi prioritas,” ujarnya.

DPN HKTI juga mendukung percepatan program makan bergizi gratis dan bantuan sosial. Menurut HKTI, kedua program ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendukung produktivitas pertanian. Untuk menunjang keberlanjutan, HKTI mendorong penerapan sistem intercropping di lahan perkebunan dan regenerative agriculture di lahan kritis.

Delegasi DPN HKTI pada policy brief yang terdiri dari Dr. Delima Azahari, Ir. Iriana Muadz, Drs. Manimbang Kahariady, Ir. Mulyono Machmur, MS., dan Dra. Anita Ariyani turut mengusulkan langkah strategis untuk mengakselerasi sektor riil melalui stimulus fiskal dan nonfiskal.

Dalam hal hilirisasi, DPN HKTI menekankan pentingnya akses permodalan bagi petani untuk membangun pabrik kecil seperti PKS mini, pabrik minyak goreng, dan biodiesel. Hilirisasi CPO, karet, dan kopi harus dikelola oleh koperasi petani agar nilai tambah tidak hanya dinikmati industri besar, ujar perwakilan HKTI.

HKTI juga meminta optimalisasi dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), baik melalui dana bea keluar maupun pajak ekspor, agar dialokasikan langsung untuk peningkatan produktivitas petani.