Tantiem Komisaris BUMN, Hadiah Kinerja atau Beban Negara?

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyoroti tantiem pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat menyampaikan pidato Pengantar RAPBN Tahun Anggaran 2026 dan Nota Keuangan di Jakarta pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Di sela penyampaian pidato RAPBN 2026 dan Nota Keuangan, Prabowo menyatakan akan menghapus tantiem komisaris dan direksi BUMN serta memangkas jumlah komisaris. Hal itu bukan tanpa alasan. Prabowo melihat, kinerja perusahaan kurang baik tetapi komisaris banyak.

“Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiem,” ujar Prabowo, dikutip Sabtu (16/8/2025).

Ia pun mengusulkan jika perusahaan masih rugi, direksi juga tak menerima tantiem.  Prabowo heran komisaris BUMN yang rapat sebulan sekali bisa mendapatkan tantiem dengan nilai kisaran Rp 40 miliar.

“Masa ada komisaris rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan Danantara, direksi tidak perlu tantiem kalau rugi. Kalau untung, untungnya harus benar, jangan untung akal-akalan,” kata dia.