Tantangan Transportasi Jakarta 2026: Ancaman Urban Sprawl dan Defisit Anggaran Subsidi

Jakarta – Pengamat tata kota Nirwono Yoga menilai persoalan urban sprawl di kawasan metropolitan Jakarta semakin mempertegas peran penting transportasi publik sebagai penopang utama mobilitas perkotaan.

Ia menjelaskan meluasnya kawasan perkotaan hingga ke Karawang, Sukabumi, dan Serang menunjukkan pengembangan kota yang sudah melampaui batas administrasi Jakarta. Kondisi ini dinilai berpotensi memperburuk kemacetan jika tidak diimbangi dengan layanan angkutan umum yang memadai.

BACA JUGA:Hadapi 2026, Pemerintah Diminta Tekan Ongkos Transportasi Umum

BACA JUGA:Biaya Transportasi Masih Terlalu Tinggi bagi Kehidupan Kota

BACA JUGA:Gandeng Startup, Bandara Juanda Hadirkan Layanan Transportasi Ramah Lingkungan

“Sebenarnya itu yang menjadi catatan sehingga kalau ini tidak dibaca secara cermat, maka bisa dipastikan kalau tadi kita bicara kemacetan lalu lintas yang hanya di pusat kota, maka ini akan menjadi tren baru ke pinggir-pinggir kota,” kata Nirwono dalam acara Catatan Transportasi Awal Tahun 2026, Kamis (8/1/2026).

Dampak Efisiensi Anggaran Terhadap Transportasi Publik

Dalam konteks kebijakan fiskal, ia juga menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap pembiayaan transportasi publik di Jakarta. Penyesuaian APBD 2026 dinilai memengaruhi besaran subsidi, termasuk untuk layanan Transjakarta, yang sempat mengalami pengurangan anggaran sebelum direncanakan kembali dalam APBD Perubahan.

“Dengan adanya efisiensi anggaran tentu akan berdampak terutama kepada kota-kota di pinggir kota ini. Di kasus Jakarta, misalnya, APBD 2026 yang disepakati lebih kecil sehingga subsidi transportasi publik menjadi salah satu catatan penting dalam pembahasan antara Pemda dan DPRD,” jelasnya.