Tambang Nikel Raja Ampat jadi Sorotan, Ini Saran DPR

Jakarta Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan pentingnya penanganan isu tambang nikel Raja Ampat dilakukan secara terukur dan obyektif. Ia mengimbau para Menteri di Kabinet Merah Putih untuk mengedepankan kerja sinergis dan kolaboratif antar sektor, bukan justru tampil ke publik untuk mencari panggung politik.

Polemik terkait aktivitas pertambangan di Raja Ampat menjadi perhatian nasional dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini dipicu oleh adanya kekhawatiran dari sebagian kalangan masyarakat, tokoh adat, dan pemerhati lingkungan terhadap potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Di sisi lain, proses klarifikasi dan verifikasi oleh pemerintah masih terus berlangsung untuk memastikan situasi lapangan sesuai dengan regulasi dan standar perlindungan lingkungan.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah konkret yang bersifat solutif, bukan aktivitas yang justru menambah kegaduhan. Setiap pernyataan dan langkah simbolik yang tidak menyentuh substansi hanya akan memperkeruh suasana dan memperburuk citra Raja Ampat di mata publik,” ujar Bambang dalam keterangannya di Jakarta.

Menurutnya, hingga kini situasi di lapangan masih dalam tahap verifikasi dan obyektifikasi. Oleh sebab itu, semua pihak diminta untuk menahan diri dan tidak membentuk opini prematur yang bisa memperdalam persepsi negatif terhadap kawasan yang dikenal sebagai salah satu ikon ekowisata Indonesia tersebut.

“Polemik ini belum selesai. Maka, mari kita tempatkan masalah ini secara proporsional dan diselesaikan melalui mekanisme yang akuntabel, bukan narasi yang emosional,” jelas politisi Partai Golkar asal Bangka Belitung ini.