Surat Utang Krisis 1998 Sudah Lunas, tapi Cerita BLBI Belum Selesai

Jakarta – Perjalanan panjang pemerintah dalam menyelesaikan warisan krisis ekonomi 1997-1998 memasuki babak baru. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan kewajiban surat utang yang diterbitkan untuk penanganan krisis tersebut telah lunas pada Agustus 2026.

Pelunasan itu dilakukan menggunakan surplus Bank Indonesia (BI) yang disetorkan kepada Kas Negara. Berdasarkan proses audit buku 2025, BI diketahui memiliki surplus yang kemudian disetorkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA:Bayar Kewajiban ke Bank Indonesia Bukan Berarti BLBI Selesai, Guru Besar Unair Buka Suara

BACA JUGA:Satgas BLBI Berakhir, Suahasil Tetap Lanjutkan Penagihan ke Obligor

BACA JUGA:Pelunasan Obligasi Tak Hapus Hak Tagih Negara ke Obligor BLBI

BACA JUGA:Pemerintah Lunas Bayar Utang BLBI Rp 218 Triliun ke BI, Penagihan Obligor Tetap Jalan

BACA JUGA:Setelah 28 Tahun, Utang Krisis BLBI Akhirnya Lunas

Kementerian Keuangan menerima pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) sebesar Rp 58 triliun. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membayar kewajiban surat utang negara yang diterbitkan dalam rangka penanganan krisis 1997-1998.

“Sekarang, surat utang yang dalam rangka penanganan krisis 97–98 kemarin tuntas kami selesaikan pada bulan Agustus. Ini juga adalah suatu prestasi kita,” kata Suahasil, dikutip Selasa (22/9/2026).

Namun, pelunasan surat utang tersebut tidak serta-merta menutup seluruh cerita mengenai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pasalnya, persoalan BLBI juga berkaitan dengan hak tagih negara dan aset yang muncul dari proses penanganan krisis perbankan kala itu.