Supaya Investor Cepat Bangun Pabrik, HKI Bawa Jurus Ini ke Prabowo

Jakarta – Himpunan Kawasan Industri (HKI) menilai persoalan klasik yang menghambat realisasi investasi masih terus berulang di berbagai daerah. Mulai dari sinkronisasi tata ruang dan pertanahan, proses perizinan lintas instansi, kepastian pasokan listrik dan gas industri, hingga konektivitas kawasan industri dinilai menjadi faktor yang memperlambat pembangunan pabrik dan menurunkan daya saing Indonesia.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan, persoalan tersebut bukan sekadar kendala administratif, tetapi berdampak langsung terhadap keputusan investor dalam merealisasikan investasi.

BACA JUGA:Kelola Kualanamu Sejak 2021, Operator Bandara India Komit Perluas Investasi

BACA JUGA:Permintaan Investasi Emas Indonesia Melonjak 40%, Terkuat di Dunia

BACA JUGA:Investor Global Diam-Diam Lirik RI, James Riady Beberkan Alasannya

“Investor tidak melihat persoalan berdasarkan kewenangan masing-masing kementerian atau lembaga. Investor melihat Indonesia sebagai tujuan investasi. Karena itu, penyelesaiannya juga harus dilakukan secara terpadu sebagai satu sistem yang memberikan kepastian, kecepatan, dan konsistensi,” ujar Ma’ruf di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Menurut HKI, investor global kini tidak lagi hanya mempertimbangkan besarnya pasar atau ketersediaan sumber daya alam. Kepastian berusaha, kesiapan lahan, keandalan pasokan energi, kualitas infrastruktur logistik, serta konsistensi regulasi menjadi faktor yang semakin menentukan daya saing suatu negara.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah mengadakan Rakernas XXV HKI. Hasilnya menunjukkan hambatan yang paling sering ditemui investor meliputi sinkronisasi tata ruang dan pertanahan, lamanya proses perizinan yang masih melibatkan banyak instansi, kepastian penyediaan listrik dan gas industri, persetujuan lingkungan hidup, pembangunan akses menuju pelabuhan, jalan tol, dan jaringan kereta api, hingga koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Rakernas XXV HKI dibuka Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan dihadiri Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.