Sri Mulyani Singgung Guru dan Dosen Dalam Pesannya Usai Rumah Dijarah

Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya angkat bicara usai rumahnya menjadi sasaran penjarahan. Usai peristiwa penjarahan tersebut, Sri Mulyani buka suara lewat akun media sosialnya @smindrawati. Sambil memposting beberapa potongan artikel media online yang memberitakan soal rumahnya yang dijarah massa, Sri Mulyani memberikan pesan menyentuh.

Dalam pesan tersebut, Sri Mulyani turut menyebut guru dan dosen. Dia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat termasuk guru dan dosen yang terus menyuarakan kritikan. 

Menurut Sri Mulyani, kritikan bahkan makian yang disampaikan masyarakat menjadi bagian dari proses membangun Indonesia.

Terimakasih kepada seluruh masyarakat umum termasuk netizen, guru, dosen, mahasiswa, media masa, pelaku usaha UMKM, Koperasi, usaha besar, dan semua pemangku kepentingan yang terus menerus menyampaikan masukan, kritikan, sindiran bahkan makian, juga nasihat. Juga doa dan semangat untuk kami berbenah diri. Itu adalah bagian dari proses membangun Indonesia, kata Sri Mulyani, dikutip dari akun media sosialnya @smindrawati, Senin (1/9/2025).

Berikut isi lengkap pesan yang disampaikan Sri Mulyani di media sosialnya.

“Terimakasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini. Saya memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Para pendahulu kita, telah melalui itu. Politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur.

Sebagai pejabat negara saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Ini bukan ranah atau selera pribadi. UU disusun melibatkan Pemerintah, DPR, DPD, dan Partisipasi Masyarakat secara terbuka dan transparan. Apabila publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar UU – dapat dilakukan Judicial Review (sangat banyak) ke Mahkamah Konstitusi. Bila Pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke Pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab.