Sri Mulyani: Anggaran Perlindungan Sosial Tahun Depan Lebih Jumbo

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen utama untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp1.333 triliun anggaran pemerintah pusat yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Alokasi tersebut meliputi berbagai program, mulai dari perlindungan sosial hingga subsidi sektor pertanian dan energi. Bahkan tahun depan Pemerintah akan menggelontorkan insentif lebih besar lagi dibanding tahun ini.

Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat, terutama kelompok bawah, mencapai Rp1.333 triliun untuk tahun ini. Dua hari lagi Bapak Presiden akan menyampaikan untuk tahun depan, dan angkanya akan lebih besar sekali, kata Sri Mulyani dalam sambutannya di acara Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah, Rabu (13/8/2025).

Menurut Sri Mulyani, desain APBN tahun berjalan selaras dengan visi Presiden terpilih Prabowo Subianto yang dituangkan dalam Asta Cita. Prinsip keadilan menjadi fondasi utama, sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

Ia menjelaskan, setiap rupiah yang dialokasikan di APBN diupayakan agar kembali kepada rakyat, terutama kelompok yang rentan secara ekonomi.

Dari mulai perlindungan sosial, jadi kalau kita bicara tentang keadilan, bagaimana yang lemah kita bantu, kalau dalam bahasa syariah itu yang disebut menggunakan zakat, wakaf, ujarnya.

Konsep ini juga diintegrasikan dengan instrumen keuangan negara, termasuk pajak, yang manfaatnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung maupun program jangka panjang.

Bukan ustazah ya dalam hal ini. Tapi ini karena Menteri Keuangan juga sangat dalam setiap rezeki ada, ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan, ujarnya.