Soal Investigasi Dagang AS, Pemerintah: Ikuti Saja

Jakarta – Pemerintah tidak khawatir terhadap langkah investigasi perdagangan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia. Bagi pemerintah, langkah AS tersebut bagian proses hukum di negara tersebut.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, pemerintah telah mengonfirmasi ke USTR untuk memastikan tindakan selanjutnya. 

BACA JUGA:Indonesian-American Games 2026 Jadi Ruang Diaspora Unjuk Gigi

BACA JUGA:Goncangan Geopolitik, Batu Bara Tahan Banting

BACA JUGA:Luhut: Lalu Lintas Kapal di Selat Hormuz Mulai Membaik, tapi Biaya Asuransi Masih Tinggi

“Kemudian mereka (AS) menjawab bahwa ya ini diikutin saja,” ucapnya di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jumat (13/3/2026).

Namun yang pasti, kata dia, pemerintah telah meminta agar tidak disamakan dengan 15 negara lain. Hal itu mengingat Indonesia dan AS sudah sepakat dengan penandatangan Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Ia menyampaikan, bahwa dalam proses investigasi ini pemerintah akan memberikan sejumlah data. Agar pihak AS dapat melihat kondisi manufaktur di Indonesia.

Ia pun memastikan, investigasi ini tidak akan mengubah kesepakatan kedua negara dalam ART. Bahkan, pembahasan ART masih berjalan di dalam negeri, termasuk proses konsultasi dengan DPR terkait ratifikasi perjanjian tersebut.

Jadi investigasi itu kita akan berikan data-data dan kita yakin yang menjadi alasan manufaktur di Indonesia itu berlebih atau di semua negara ya dan itu yang berlebih sehingga defisit di mereka itu bukan karena kesengajaan memang karena proses fisiknya memang produknya berlebih, jelasnya.