SLIK Bukan Alasan Utama Pengajuan KPR Subsidi Ditolak

Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bukan jadi alasan utama debitur tak bisa mendapat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk KPR subsidi.  

Kesimpulan itu didapat setelah OJK mengecek data 103.261 permohonan kredit oleh calon debitur perumahan kepada bank penyalur. 

BACA JUGA:OJK: Kredit Rumah Tangga Kuartal III 2025 Lebih Baik dari Sebelum Pandemi

BACA JUGA:Bank Salurkan Kredit Rp 8.162,8 Triliun hingga September 2025, Tumbuh 7,7%

BACA JUGA:Transaksi Bursa Karbon Sentuh Rp 78,5 Miliar hingga Oktober 2025

BACA JUGA:Kapitalisasi Pasar Saham Tembus Rp 15.560 Triliun, Transaksi Harian Cetak Rekor Tertinggi

Hasilnya adalah yang dari klarifikasi oleh BP Tapera juga dari beberapa bank lainnya, bahwa 42,9 persen dari yang tidak disetujui yang merupakan jumlah terbesar dari kelompok ini, terjadi diakibatkan karena ketidaklengkapan dalam proses pengajuan untuk FLPP itu. Sehingga juga tidak masuk ke dalam bagian yang bisa diberikan, bebernya, Jumat (7/11/2025).

Kemudian, sebagian besar lainnya adalah mereka yang tidak masuk dalam kriteria penerima FLPP. Sedangkan yang tidak disetujui akibat SLIK, Mahendra bilang jumlahnya sangat kecil. 

Itu menunjukan bahwa SLIK bukan menjadi satu-satunya acuan dalam pemberian kelayakan dari calon debitur. Bahkan, sebagian besarnya karena tidak melengkapi permohonan dengan persyaratan dokumen yang diperlukan, maupun tidak masuk dalam kriteria FLPP, ungkapnya. 

Terlepas dari itu, OJK telah melakukan pendalaman dan penjelasan kepada calon debitur perumahan yang terhambat akibat SLIK. Perkembangan ini sudah kami sampaikan juga ke Menteri Keuangan yang memiliki pandangan yang sama dengan apa yang kami sampaikan, ujarnya. 

Aduan BP Tapera ke Purbaya 

Adapun Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho telah melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa guna membahas Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam program pembiayaan perumahan. 

Sebab, SLIK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi salah satu tantangan dalam proses verifikasi kelayakan calon debitur penerima dana bantuan pembiayaan perumahan (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dilakukan oleh bank penyalur FLPP.

Kecenderungan masyarakat berpenghasilan rendah terkendala akan Non Performing Loan (NPL) akibat kredit konsumtif berpengaruh pada SLIK OJK. Yang kemudian memberikan konsekuensi pada bank penyalur untuk mempertimbangkan lolos atau tidaknya kelayakan sebagai calon debitur, ujar Heru beberapa waktu lalu.