Sertifikasi Halal Diperpanjang hingga 2028

Jakarta – Pemerintah memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah produk dan layanan hingga 2028. Kebijakan ini diambil untuk memberikan waktu tambahan bagi pelaku usaha sekaligus memastikan kesiapan ekosistem halal nasional.

Penyesuaian tersebut disampaikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam sosialisasi kebijakan kewajiban sertifikasi halal bersama kementerian/lembaga, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta asosiasi dunia usaha dan industri pada Jumat (16/10/2026).

BACA JUGA:Sertifikasi Halal Diundur hingga 2028, Ini Daftar Produk yang Dapat Pelonggaran

BACA JUGA:Sertifikasi Halal: Antara Perlindungan Konsumen dan Kesulitan Pelaku Usaha

BACA JUGA:Top 3: Peraih Nobel Ungkap Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah mempertimbangkan hasil evaluasi dan masukan dari pelaku usaha sebelum menyesuaikan jadwal penerapan aturan.

“Dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, Pemerintah memperpanjang penahapan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024”, jelas Susiwijono dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2026).

Kewajiban sertifikasi halal mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan pelaksanaannya antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

Sebelumnya, sejumlah kewajiban sertifikasi halal dijadwalkan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026. Namun, pemerintah menilai penyesuaian diperlukan karena cakupan kebijakan tersebut luas dan melibatkan jutaan pelaku usaha dari berbagai sektor.

Pemerintah menegaskan, perubahan jadwal bukan berarti mengabaikan kewajiban sertifikasi halal. Penyesuaian dilakukan agar penerapannya berjalan efektif dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen dan kesiapan industri.