Serap Rp 8,8 Triliun, Pemerintah Bangun 94.086 Rumah hingga Oktober 2024

Jakarta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan realisasi serapan anggaran pemerintah untuk pembangunan perumahan hingga Oktober 2024. Laporan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Senin (4/11/2024).

Ara mengatakan, pada tahun anggaran 2024, Kementerian PKP yang saat itu masih Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR mendapat pagu DIPA awal sebesar Rp 9,25 triliun. Kemudian mendapat penambahan hingga pagu total akhir menjadi Rp 14,68 triliun.

Hingga 30 Oktober 2024 realisasi serapan anggaran tersebut mencapai 60,21 persen atau sebesar Rp 8,84 triliun. Dengan capaian pembangunan rumah sebanyak 94.086 unit dari target 145.796 unit, jelasnya.

Capaian tersebut terdiri dari pembangunan rumah susun (rusun) sebanyak 2.258 unit (69 tower), rumah khusus 1.426 unit, dan rumah swadaya 90.402 unit, beber Ara.

Sementara untuk capaian bantuan pembiayaan perumahan, hingga akhir Oktober tercapai sebanyak 182.372, atau 87,88 persen dari target 207.525 unit. Diantaranya melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Tapera, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Subsidi Selisih Bunga (SSB).

Kementerian PKP juga terus melanjutkan program Padat Karya Tunai (PKT) TA 2024 sebesar Rp 2,981 triliun lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Saat ini, serapan anggaran BSPS sebesar 63,28 persen atau Rp 1,887 triliun. Menyerap 180.804 orang pekerja dari target serapan 270.638 orang pekerja.

Untuk mencapai target realisasi anggaran diperlukan percepatan yang dilakukan dengan memaksimalkan alokasi yang ada melalui percepatan pengadaan barang dan jasa, penyelesaian administrasi, dan percepatan kegiatan padat karya, dan rekomposisi anggaran sesuai prioritas, tutur Ara.

Adapun agenda lain yang dibahas bersama Komisi V DPR, yakni pembahasan hasil pemeriksaan semester II 2023 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana Ditjen Perumahan menerima 2 laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan total 31 rekomendasi senilai Rp 11,5 miliar.

LHP pertama berfokus pada Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan semester I 2023, dengan 10 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti semuanya. LHP kedua terkait Kinerja Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga kuartal III 2023, dengan 21 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti.