Selat Hormuz Ditutup Imbas Perang, Mendag Putar Otak Cari Negara Lain Tujuan Ekspor Baru

Jakarta – Menteri Perdagangan Budi Santoso mengincar negara-negara di luar langganan sebagai tujuan ekspor baru. Menyusul ketegangan perang Amerika Serikat-Israel dan Iran yang membuat Selat Hormuz diblokade.

Budi menanggapi dampak biaya logistik yang meningkat pada proses angkut imbas hal tersebut. Maka, menurutnya, peralihan tujuan ekspor perlu dijajaki sebagai salah satu alternatif.

BACA JUGA:Indonesia Bidik Ekspor Industri Furnitur Sentuh USD 6 Miliar Dalam 5 Tahun

BACA JUGA:Indonesia Pastikan Produksi Wood Pellet Sesuai Komitmen Pengelolaan Hutan Lestari

BACA JUGA:Tarif Donald Trump 15% Mulai Berlaku Pekan Ini

Makanya tadi salah satunya kita cari diversifikasi pasar yang enggak terdampak ya, yang enggak terdampak perang ini, ungkap Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, ditulis Jumat (6/3/2026).

Dia mengatakan masih banyak negara yang tidak terdampak langsung penutupan Selat Hormuz. Untuk itu, peluangnya masih terbuka lebar untuk Indonesia.

Itu yang kita business matching kita arahkan ke situ. Negara-negara Asia Tenggara, negara-negara Afrika kita juga banyak, kata dia.

Budi juga mendorong UMKM untuk melirik target baru tujuan ekspor. UMKM itu kan biasanya kalau ekspor jangka pendek. Ekspornya bisa ke mana-mana lebih fleksibel. Nah kita akan carikan pasar-pasar yang tidak terdampak, ucapnya.

Harga Berbahan Baku Impor Terdampak

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai bakal ada dampak dari perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran terhadap produk berbahan baku impor. Dia akan memanggil sejumlah pengusaha untuk membahas dampaknya.

Budi belum bisa merinci komoditas atau produk apa saja yang akan langsung terdampak eskalasi perang, termasuk penutupan Selar Hormuz. Meski begitu, dia mengamini akan ada dampak dari kenaikan harga bahan baku impor.

Kita belum sampai ke situ (rincian komoditasnya), tapi yang jelas yang produk-produk menggunakan bahan baku impor bisa saja nanti akan terganggu, kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (5/3/2026).