Sektor Logistik Diwajibkan Terapkan Sertifikasi Halal pada 2026

Jakarta – Sektor logistik diwajibkan untuk menerapkan sertifikasi halal secara menyeluruh pada 2026. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan, halal dalam bidang logistik menjadi bagian penting dari jaminan produk halal.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menuturkan, hal ini karena konsep halal tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman. Akan tetapi, hal itu juga mencakup seluruh rantai proses, termasuk distribusi dan logistik.

BACA JUGA:Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan Dinilai jadi Kunci Sukses Wajib Halal 2026

BACA JUGA:Produk AS Tetap Wajib Sertifikasi Halal, Babe Haikal: Jangan Khawatir, Tak Ada yang Dilanggar

BACA JUGA:BPJPH Pastikan Produk Amerika yang Masuk Indonesia Punya 2 Label Halal Sekaligus

Halal dalam bidang logistik menjadi bagian penting dari jaminan produk halal. Ini bukan hanya soal produk akhirnya, tetapi juga bagaimana proses penyimpanan, pengemasan hingga distribusi dilakukan sesuai dengan prinsip halal,” ujar Haikal.

Ia menuturkan, halal dapat menjadi barrier to entry yang strategis untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam negeri dari masuknya produk luar yang tidak memenuhi standar halal.

Halal bukan sekadar kewajiban, tetapi juga instrumen perlindungan bagi UMKM kita dari serbuan produk impor,” tutur Haikal.

Selain itu, ia juga menegaskan, sektor logistik tidak lagi memiliki ruang untuk menunda implementasi sertifikasi halal.

Hal ini, ia menurut dia, sejalan dengan kebijakan nasional di mana kewajiban sertifikasi halal akan berlaku secara menyeluruh pada 2026.

“Untuk industri logistik, tidak ada tawar-menawar lagi. Tahun 2026 menjadi titik wajib bagi pelaku usaha untuk bersertifikat halal,” ujar dia.

Haikal juga mengingatkan pentingnya pengendalian titik kritis dalam proses logistik. Haikal menyoroti bahwa pemisahan antara produk halal dan non-halal harus dilakukan secara ketat untuk menjaga integritas kehalalan produk.

Produk seperti daging halal dan non-halal wajib dipisahkan tempatnya. Ini menjadi standar yang harus dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha logistik,” tutur Haikal.

“BPJPH berharap sinergi antara pemerintah dan pelaku industri logistik semakin kuat dalam membangun ekosistem halal nasional yang terintegrasi dan berdaya saing global,” ia menambahkan.