Satgas Mitigasi PHK Bakal Rapat Perdana Pekan Ini, Bahas Apa?

Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengungkap satuan tugas (satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh akan rapat perdana pekan ini. Sejumlah isu PHK di berbagai sektor industri akan menjadi topik bahasan.

Dia mengatakan, kabar tersebut didapatnya dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Satgas PHK dan Kesejahteraan Buruh yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto ini akan rapat perdana pada Jumat, 26 Juni 2026.

BACA JUGA:PHK Intai Sektor Padat Karya, BRIN Buka-Bukaan Pemicu Utamanya

BACA JUGA:Respons Pabrikan Otomotif Hengkang, Kemlu Bocorkan Investasi Baru

BACA JUGA:Pengusaha Cemas PHK Mengintai Jika Pasokan Gas Industri Tak Pasti

Tadi bang Dasco bisik kepada kami, bahwa hari Jumat, 26 Juni 2926 akan ada rapat perdana Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh, kata Said Iqbal usai Rapat Kerja Nasional KSPI, di Jakarta, dikutip Rabu (24/6/2026).

Dia menjelaskan, berbagai langkah antisipasi PHK akan dibahas. Mulai dari persoalan harga gas industri bagi pabrikan keramik dan granit yang disinyalir bisa memantik PHK.

Di situ kita akan antisipasi tadi, kelangkaan gas industri yang bisa menyebabkan PHK di industri keramik dan granit, yang kedua adalah tadi di perusahaan komponen otomotif, ujar Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh ini.

Sebelumnya disebut kalau harga gas industri tembus US$ 23 per MMBTU. Buruh melaporkan, ada dua pabrik keramik yang memberikan sinyal PHK karena beban operasional imbas harga gas industri tersebut.

Mau Temui Bos LPS

Di sisi lain, kata Iqbal, forum juga akan membahas mengenai masalah modal kerja PT Pabrik Kertas Indonesia atau Pakerin yang belum terselesaikan imbas deposito perusahaan Bank Prima tertahan karena likuidasi. Dia berencana menemui Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dan yang ketiga Pakerin, yang karena likuidasi Bank Prima di mana uang PT Pakerin ditempatkan dikuasai oleh LPS, juga akan dibahas. Bahkan Kamis, 25 Juni 2026, kami akan ketemu secara informal dengan Ketua LPS untuk mencari solusi, tutur Iqbal.