Satgas Debottlenecking Bisa Percepat Investasi hingga USD 30 Miliar

Jakarta – Pemerintah mulai tancap gas membongkar hambatan investasi yang selama ini mengganjal proyek-proyek besar di Indonesia. Melalui kanal aduan debottlenecking yang dijalankan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis percepatan investasi bisa menembus lebih dari USD 30 miliar.

Nilai tersebut, kata Purbaya, berasal dari berbagai proyek investasi yang selama ini tertahan akibat persoalan proses bisnis hingga perizinan yang berlarut-larut.

BACA JUGA:BKPM Respons Surat Pengusaha China ke Prabowo

BACA JUGA:Pengusaha China Surati Prabowo, Keluhkan Regulasi

BACA JUGA:Pengumuman Rebalancing MSCI Kurangi Ketidakpastian

Lebih dari USD 30 miliar. Kita harapkan akan lebih banyak dipecahkan,” ujar Purbaya kepada wartawan usai menghadiri Seminar International Debottlenecking, Selasa (12/5/2026).

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah mengincar penyelesaian proyek besar lain di wilayah Sumatera yang nilainya diperkirakan mencapai USD 40 miliar.  Proyek tersebut disebut telah bertahun-tahun mandek tanpa kepastian.

Nanti ada lagi suatu proyek di sekitar Sumatera, mungkin sampai 40 miliar dolar AS, yang sudah bertahun-tahun enggak jalan. Kita akan jalankan dengan cepat begitu dia masuk ke sini,” katanya.

Menurut Purbaya, keberadaan Satgas Debottlenecking dirancang sebagai jalur cepat penyelesaian masalah investasi, terutama yang selama ini terhambat oleh persoalan regulasi, izin, hingga koordinasi lintas lembaga.

Setiap pekan, pemerintah menangani sekitar satu hingga empat laporan hambatan usaha melalui mekanisme sidang rutin. Model ini dirancang agar persoalan yang diadukan pelaku usaha bisa diputuskan lebih cepat dan efisien.

Menariknya, sidang satgas tersebut pada prinsipnya digelar terbuka demi menjaga transparansi sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah dunia usaha.

Ada beberapa kalangan yang bilang ingin mengadu tapi jangan disiarkan. Kami lihat nanti seperti apa kasusnya, kalau tidak perlu disiarkan langsung, tidak apa. Jadi, kami akan sesuaikan aktivitas kita sesuai dengan permintaan,” jelas Purbaya.

Purbaya menilai, sidang debottlenecking sebaiknya disiarkan secara langsung karena dapat meningkatkan transparansi, sekaligus menunjukkan kepada masyarakat dan pelaku usaha bahwa pemerintah serius dalam menyelesaikan berbagai hambatan investasi.