RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Lanjut ke Paripurna DPR, Simak Poin Pentingnya

Jakarta – Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II di DPR RI. RUU ini dirancang untuk memperkuat perlindungan pekerja, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan hubungan industrial yang lebih adil.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menempatkan prinsip keadilan dan kesetaraan sebagai bagian penting dalam hubungan industrial.

BACA JUGA:Tok! RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan Jadi Undang-Undang

BACA JUGA:RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Ini Catatan Apindo

“RUU ini menegaskan prinsip keadilan, kesetaraan, nondiskriminasi, memperhatikan aspek K3 (keselamatan dan kesehatan kerja), serta keseimbangan hak, kewajiban, dan kepentingan para pihak dalam hubungan industrial,” kata Menaker dalam rapat kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (5/10/2026).

Menurut Yassierli, aturan baru ini dibutuhkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi berbagai pihak dalam dunia ketenagakerjaan.

RUU tersebut juga menjadi tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023. Selain itu, pemerintah ingin menyelaraskan berbagai aturan ketenagakerjaan yang selama ini masih tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.