RUU Ketenagakerjaan Perlu Perluas Kesempatan Kerja

Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan perlu memperluas kesempatan kerja karena Indonesia masih menghadapi 7,24 juta pengangguran dan tingginya pekerja informal.

Data Februari 2026 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 4,68%, sedangkan 87,74 juta dari 147,67 juta penduduk bekerja masih berada di sektor informal.

BACA JUGA:Pengangguran Inggris Tembus 1,8 Juta, Kasus PHK Melonjak

BACA JUGA:Pengangguran Usia Muda Tinggi, Perusahaan Malah Sulit Cari Pekerja

Kondisi tersebut membuat kebijakan ketenagakerjaan perlu mencakup pekerja yang sudah bekerja sekaligus pencari kerja. Pemerintah dan DPR RI perlu memastikan regulasi dapat menjaga pekerjaan yang ada, memperluas pekerjaan formal, serta mempercepat penyerapan kembali pekerja yang terkena PHK.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, RUU tersebut perlu menjadi instrumen untuk memperluas kesempatan kerja, bukan hanya mengatur pelindungan pekerja.

RUU juga harus menjadi instrumen untuk menjaga pekerjaan yang ada, memperluas kesempatan kerja bagi pencari kerja, mempercepat kembalinya pekerja terdampak PHK ke dunia kerja, serta mendorong terciptanya pekerjaan formal, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Shinta di Jakarta, Sabtu (26/9/2026).

Apindo mengusulkan perubahan nomenklatur menjadi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja. Shinta mengatakan perubahan tersebut perlu mencerminkan cakupan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada hubungan kerja.

Usulan ini bukan sekadar perubahan istilah. Nama suatu UU menentukan arah kebijakan, cakupan tanggung jawab, dan ukuran keberhasilannya,” kata Shinta.