Rupiah Melemah Nyaris 17.000 per USD, Pemerintah Diminta Jaga Biar Tak Makin Parah

Jakarta – Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menyita perhatian berbagai pihak, salah satunya DPR. 

Anggota Komisi XI DPR Harris Turino buka suara soal kondisi melemahnya rupiah yang saat ini terjadi walaupun terdapat penguatan di pasar saham Indonesia. Menurut dia, banyak hal yang mempengaruhi pelemahan rupiah.

BACA JUGA:Kurs Dolar AS Lesu, Rupiah Melesat Tersengat Sentimen Global

BACA JUGA:IHSG Hari Ini 27 Januari 2026 Berbalik Arah Menghijau, Sektor Saham Teknologi Pimpin Kenaikan

BACA JUGA:Pengamat Ingatkan Pentingnya Independensi Bank Indonesia

Jadi banyak orang mengatakan ini adalah satu anomali, tapi menurut saya ini bukan anomali. Ini hal yang biasa karena yang mempengaruhi pergerakan rupiah bukan hanya harga saham ya, tapi banyak faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi pergerakan rupiah, ujarnya, Senin (26/1/2026)

Sebagai Anggota Komisi XI, ia meyakini bahwa pemerintah akan menjaga kondisi nilai tukar rupiah agar tidak melewati angka 17.000 sebagai angka psikologis

Karena pasti akan menjagai mati-matian di sini ya. Angka 17.000 adalah angka psikologis. SBI punya cukup banyak instrumen yaitu instrumen katakan NDF non delivery forward DNDF (domestic non delivery forward) maupun di pasar spot ungkapnya

Pasti otoritas moneter akan bekerja maksimal untuk mempertahankan di sini. Walaupun tentu saja ketika otoritas moneter terlalu kuat, terlalu keras menjagai rupiah, maka para eksportir yang punya dolar juga akan ada kecenderungan untuk tidak menjual dolarnya. Ya, akibatnya kita tahu bahwa suplai dolarnya akan terbatas. Tapi BI saya rasa mampu untuk mengatasi masalah ini dengan baik. lanjutnya

Lebih lanjut, ia menyoroti kerjasama antar anggota KSSK harus kompak agar nilai tukar rupiah bisa kembali menguat

Ya, kita kemarin sudah membicarakan termasuk adalah kerja sama di KSSK. Kata kuncinya adalah harus ada kerja sama yang benar-benar harmonis antar anggota KSSK, antara Menteri Keuangan, kemudian Gubernur Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Selama mereka ada kerja sama yang bagus, maka bersama-sama sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk mengamankan perekonomian di republik ini. pungkasnya