Revisi UU P2SK Perluas Wewenang Otoritas Jasa Keuangan, Awasi Kripto hingga Dana Haji

Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penguatan kelembagaan OJK menjadi salah satu fokus dalam revisi UU P2SK yang saat ini dibahas bersama DPR.

Menurut Purbaya, OJK tidak hanya mengawasi sektor jasa keuangan konvensional, tetapi juga mendapat mandat lebih luas di sektor pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, hingga bursa mineral dan komoditas strategis.

BACA JUGA:Saleh Daulay Protes Tak Disapa Menteri saat Rapat di DPR: Apa Salah Saya?

BACA JUGA:Dasco Ungkap Kesiapan DPR Bahas Revisi UU Pemilu

BACA JUGA:Respons Wakil Ketua DPR Dasco soal Penggeledahan BGN

Penguatan kelembagaan OJK yang disepakati pemerintah dan DPR mencakup penambahan tugas OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, serta bursa mineral dan komoditas strategis, kata Purbaya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI, di Kompleks DPR RI, Rabu (3/6/2026).

Selain itu, OJK juga akan mendapat kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan dana publik tertentu, termasuk dana keuangan haji dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Dalam revisi tersebut, pemerintah dan DPR juga menyepakati penyesuaian kewenangan OJK terkait aset kripto. Langkah ini dinilai penting mengingat perkembangan industri kripto yang semakin pesat dan membutuhkan pengawasan yang lebih kuat guna menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi konsumen.

Tidak hanya itu, OJK juga akan memperoleh kewenangan untuk menetapkan kebijakan lebih lanjut terhadap aktivitas industri jasa keuangan yang berpotensi memengaruhi tingkat risiko industri maupun stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Dari sisi kelembagaan, revisi UU P2SK turut mengubah struktur Dewan Komisioner OJK. Salah satu perubahan yang diusulkan adalah penambahan posisi kepala eksekutif yang membawahi pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis.