Respons Maruarar Soal Usulan Harga Rusun Subsidi Naik 15%

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) belum mengambil keputusan atas usulan pengembang yang meminta kenaikan harga rumah susun subsidi sebesar 15%. Pemerintah masih menunggu penyampaian aspirasi secara resmi dari asosiasi pengembang sebelum melakukan kajian lebih lanjut.

Maruarar telah meminta para ketua umum asosiasi pengembang untuk bertemu dan menyampaikan usulan beserta dasar perhitungannya secara langsung. Dia menuturkan, pemerintah akan mempelajari seluruh masukan sebelum menentukan kebijakan.

BACA JUGA:Maruarar Godok UU Perumahan, Fokus Permudah Masyarakat Miliki Rumah

BACA JUGA:Gandeng Swasta, Menteri PKP Siapkan Lahan Negara Buat Bangun Rumah Subsidi

“Saya sudah minta para ketua umum untuk ketemu sama saya dan menyampaikan secara resmi saran-saran serta aspirasinya. Saya masih tunggu itu,” kata Maruarar di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Kamis (23/7/2026).

Ia menegaskan, Kementerian PKP belum dapat memberikan tanggapan atas usulan kenaikan harga rusun subsidi karena proses pembahasan masih berlangsung. Pemerintah ingin memastikan setiap usulan dikaji secara komprehensif sebelum diputuskan.

“Kita tunggu saja dulu. Nanti kita pelajari. Saya sudah cukup lama meminta mereka untuk bertemu dengan saya,” ujar Maruarar.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Deddy Indrasetiawan mengusulkan kenaikan harga rumah subsidi sebesar 12% hingga 15% seiring meningkatnya harga bahan bangunan.

Deddy mengatakan, kenaikan harga material membuat biaya pembangunan rumah subsidi terus meningkat. Menurutnya, besaran kenaikan harga rumah subsidi perlu disesuaikan agar proyek tetap layak secara ekonomi.

Harapan kami Apersi hitungnya harga rumah subsidi harusnya naik 12-15%,” kata Deddy di sela pelantikan Pengurus DPP Apersi Masa Bakti 2026-2031 di Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026.