Resmi 8 Persen, Biaya Platform Ojol Masuk di Perpres Nomor 27 Tahun 2026

Jakarta – Biaya platform sebesar 8 persen untuk layanan ojek online (ojol) resmi masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, ketentuan biaya platform tersebut juga telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) yang berlaku sejak 1 Juli 2026.

BACA JUGA:Menhub Kebut Revisi UU Angkutan Jalan, Target Berlaku 2027

BACA JUGA:Respons Menhub soal Masinis Argo Bromo Anggrek Jadi Tersangka

“Kami telah mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan yang diberlakukan per tanggal 1 Juli kemarin, di mana salah satu yang paling ditunggu-tunggu—sebagaimana disampaikan oleh Presiden—bahwa pengaturan biaya platform 8 persen itu kami tuangkan di dalam Keputusan Menteri Perhubungan dan juga ada di dalam Perpres tersebut,” kata Dudy dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Selain biaya platform, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi pihak yang mengatur tarif angkutan penumpang untuk ojol roda dua.

Dudy menjelaskan, pengaturan tarif tersebut nantinya menjadi salah satu rujukan bagi kementerian lain, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dalam mengatur layanan pengangkutan barang dan makanan.

“Begitu juga kami sebagai pengampu mengatur mengenai tarif. Jadi nanti tarif adalah salah satu referensi yang akan menjadi rujukan dari kementerian, di antaranya Kementerian Komdigi dalam melakukan pengaturan mengenai pengangkutan barang dan makanan,” ujarnya.