Putusan Mahkamah Agung AS Ganggu Tarif Trump, Mendag Yakin Indonesia Tetap Kantongi 0%

Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso optimistis Indonesia tetap mendapatkan pembebasan tarif bea masuk 0 persen dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, untuk 1.819 produk yang telah disepakati dalam perjanjian perdagangan resiprokal (ART). Meskipun, Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (Supreme Court) membatalkan dasar hukum kebijakan tarif Trump tersebut.

Namun begitu, Mendag menyebut pemerintah tetap berjuang untuk mempertahankan kesepakatan itu. Ini lagi ada masa konsultasi karena kemarin keputusan (MA) Amerika, tetapi yang sudah kita tandatangani 0 persen masuk ke Amerika, itu kita harapkan tetap berjalan, ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Kamis (26/2/2026).

BACA JUGA:Trump Usulkan Skema Tabungan Pensiun Baru, Ini Detil Sementara

BACA JUGA:Palestina Buka Kantor Penghubung dengan Board of Peace, Siap Jalankan Koordinasi Gaza

BACA JUGA:Trump Pasang Tarif Impor hingga 143% Buat Produk Indonesia Ini

Hal senada sempat diutarakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.Ia memastikan perjanjian dagang antara Indonesia dan AS tetap berproses sesuai mekanisme yang telah disepakati, usai putusan terbaru dari Supreme Court (Mahkamah Agung) AS terkait kebijakan tarif global 10 persen untuk semua negara.

Airlangga menjelaskan, putusan Supreme Court menyangkut pembatalan tarif global dan pengembalian (reimbursement) tarif kepada korporasi tertentu. Namun, perjanjian bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap berjalan karena memiliki mekanisme tersendiri.

Bagi Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian, ini namanya perjanjian antar dua negara, ini masih tetap berproses karena ini diminta dalam perjanjian adalah untuk berlakunya dalam periode 60 hari sesudah ditandatangani dan masing-masing pihak berkonsultasi dengan institusi yang diperlukan, jelas Airlangga kepada wartawan di Washington DC, Amerika Serikat, beberapa waktu lalu. 

Artinya, dalam tanda petik mungkin Amerika juga perlu berbicara dengan Kongres atau Senat sedangkan Indonesia kan dengan DPR, ia menambahkan.