Purbaya Usut Dugaan Under Invoicing Batu Bara

Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa bakal menelusuri dugaan praktik under invoicing dalam ekspor batu bara. Dia mengaku telah mengantongi data-data awal.

Langkah ini jadi tindak lanjut dugaan under invoicing di sektor ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Pada kasus CPO, Purbaya telah mendapati perbedaan data harga yang diekspor dari Indonesia dengan jumlah yang masuk ke negara tujuan. Komoditas batu bara menjadi objek penelusuran selanjutnya.

BACA JUGA:SMAR Tunggu Regulasi Ekspor Sumber Daya Alam

BACA JUGA:Respons Emiten Sawit Terkait Aturan Ekspor Sumber Daya Alam

BACA JUGA:Tanggapi BUMN Khusus Ekspor, Palma Serasih (PSGO) Lakukan Langkah Ini

BACA JUGA:Rupiah Hari Ini Diprediksi Melemah ke Rp 17.850 per Dolar AS

Jadi, kita betul-betul, mereka nggak tahu bahwa kita bisa ambil data yang di tujuan destinasinya. Orang kan bilang, kenapa Amerika? Karena itu yang ada. Tapi yang lain juga bisa, yang baru kita studi itu yang paling cepat. Nanti ada batu bara juga akan kita iniin, ungkap Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip Kamis (28/5/2026).

Diketahui, CPO dan batu bara menjadi komoditas yang proses ekspornya akan diatur lebih lanjut. Yakni, dengan melibatkan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal mulai 2027.

Langkah ini dilakukan untuk menghindari praktik under invoicing yang diduga selama ini dilakukan sehingga berpengaruh pada setoran ke negara.

Kembali soal penelusuran under-invoicing di perusahaan batu bara, Purbaya mengaku masih melakukan penghitungan. Namun, sudah mengantongi data-data awalnya. Belum, belum kita serahin masih kita hitung, tapi sudah ada, ucap Purbaya.