Purbaya Tunggu Perintah Prabowo Soal Ganti Bos Bea Cukai

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggantian pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai). Dia pun mengaku mengendus dugaan pelanggaran yang terjadi.

Purbaya mengatakan, Prabowo ingin Bea Cukai semakin diperkuat, termasuk jika harus mengganti pimpinannya. Hanya saja, kekeputusannya masih di tangah Prabowo Subianto.

BACA JUGA:Sapi Kurban (dari) Presiden

BACA JUGA:Menengok Sapi Kurban Jumbo Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal

BACA JUGA:Prabowo Salurkan Kurban untuk Warga Hambalang, 1 Sapi per RW

Kita masih tunggu pesan politik di atas, kata Purbaya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Sementara itu, ketika disinggung mengenai dugaan pelanggaran di tubuh Bea Cukai yang menyeret nama Djaka Budhi Utama, Purbaya menyebut masih menunggu proses di pengadilan. Meskipun, dia lagi-lagi mengaku mengetahui perkara tersebut.

Ini lagi proses pengadilan. Kita dengar saja, bagaimana terbukanya di sana. Kalau di Pajak dan Bea Cukai ya saya tahu yang terjadi kira-kira dilaporin intelijen, intelijen dalam maupun intelijen luar, seperti apa kegiatannya, kata dia.

Purbaya enggan memberikan bocoran soal temuannya itu. Dia lebih memilih menghormati proses pengadilan. Jadi kita cukup banyak tahu tinggal eksekusinya aja. Nanti kita lihat di pengadilan, saya enggak boleh mendahului pengadilan kan, ujar dia.

Ancam Pecat Bos Bea Cukai

Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa akan mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama jika terbukti menerima suap. Dia mengeklaim memahami situasi yang terjadi.

Purbaya tak mau sesumbar ikut campur dalam perkara yang menyeret nama Dirjen Bea Cukai. Dia masih menyerahkan pada proses hukum untuk membuktikan dugaan yang menjerat anak buahnya itu.

Kalau persidangan saya enggak akan ikut campur, saya lihat aja seperti apa hasilnya kan kalau orang nuduh bsia aja, tapi kalau terbukti ya sudah, ucap Purbaya, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.