Purbaya Temukan Sejumlah Kekurangan Program MBG

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memanfaatkan jaringan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) di seluruh Indonesia.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif sekaligus mengidentifikasi berbagai kekurangan yang masih ditemukan di lapangan.

BACA JUGA:Purbaya Ungkap Alasan Maraknya Penyelundupan Emas

BACA JUGA:Bea Cukai Bandara Soetta Gagalkan Impor Emas Rp 63 Miliar, Disembunyikan di Alat Vital

Hingga akhir triwulan II 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp 101,1 triliun dan telah menjangkau 63,13 juta penerima manfaat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, Kemenkeu tidak menempatkan perwakilan khusus untuk mengawasi program tersebut karena jaringan Kanwil DJPb sudah tersedia hingga tingkat kabupaten/kota.

“Bukan naruh perwakilan, kita memang punya di seluruh provinsi sampai dari tingkat II di seluruh Indonesia, di Kanwil Perbendaharaan (DJPb). Nah, itu kita manfaatkan sekarang untuk melakukan semacam survei ke semua aspek-aspek (SPPG) yang ada di sana,” kata Purbaya dikutip dari Antara, Kamis (13/8/2026).

Menurut dia, jajaran Kanwil DJPb telah melakukan survei ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah untuk memantau beragam aspek pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Dari hasil pemantauan tersebut, Purbaya menilai secara umum pelaksanaan MBG berjalan cukup baik. Namun, evaluasi di lapangan juga menemukan sejumlah kekurangan yang bervariasi di setiap wilayah.

“Secara umum sih bagus. Ada banyak kekurangan, sama yang beda-beda kekurangannya, tapi nanti akan kita laporkan itu ke BGN untuk diambil tindak lanjut supaya lebih bagus ke depan,” jelasnya.