Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pemerintah menerapkan pendekatan baru dalam mempercepat penyaluran anggaran untuk penanganan bencana di Sumatera, yakni dengan melakukan tindak lanjut secara rutin terhadap laporan dari kementerian lembaga.
Menurut Purbaya, salah satu kendala utama dalam pencairan anggaran selama ini adalah belum lengkapnya dokumen yang diajukan oleh kementerian lembaga.
BACA JUGA:Purbaya Mengaku Berat Badan Turun 10 Kg Sejak Jadi Menteri Keuangan
BACA JUGA:Preferensi Konsumen Memilih Produk Berubah, Brand Perception Jadi Hal Mutlak
BACA JUGA:Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61%, Tertinggi Sejak Kuartal III 2022
Jadi, pendekatan dari Kementerian Keuangan sekarang beda. Dulu mereka (K/L) mengajukan, terus didiamkan. Saya bilang ke dirjen sekarang, kalau ada pengajuan anggaran yang berhubungan dengan bencana ini, setiap kali di-follow up KL kalau kurang dokumennya,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 60 triliun untuk mendukung pemulihan dampak bencana di Sumatera.
Meski demikian, Purbaya mengungkapkan dana tersebut hingga kini belum terserap sepenuhnya. Ia berharap mekanisme baru yang diterapkan Kemenkeu dapat mempercepat proses pencairan anggaran, sehingga penanganan dan pemulihan pasca bencana di Sumatera bisa berjalan lebih optimal.
Kebutuhan Anggaran Pemulihan
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, kalkulasi awal kebutuhan anggaran untuk pemulihan bencana di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh di atas Rp50 triliun.
“Saya baru saja kemarin berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum. Kalkulasi awalnya membutuhkan anggaran Rp50 sekian triliun. Kalkulasi awal ya, ini tentu tidak bisa saya katakan definitif karena masih terus berkembang, katanya dikutip dari Antara, Selasa, 9 Desember 2026.
Data terus di-update, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) terus meng-update juga, semua meng-update, lanjutnya.
AHY sudah meminta agar kebutuhan anggaran terus diperbaharui untuk kebutuhan penyelesaian fase tanggap darurat bencana yang diperpanjang, serta tahapan percepatan rehabilitasi, dan rekonstruksi setelah bencana.




:strip_icc()/kly-media-production/medias/4880407/original/032839300_1719840035-IFG_Life.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4881568/original/087545300_1719967244-fotor-ai-2024070373816.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/6597831/original/067072200_1779435331-1463705fa06b3ea8d6b889979a5ce262-whatsapp-image-2026-05-22-at-09-24-17.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5702050/original/004842100_1778582833-2.jpg)
/2025/10/07/2002674624.jpg)




:strip_icc()/kly-media-production/medias/6830697/original/003618000_1779619075-57992b65-5f14-4955-946f-4313f93717f2.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/6843528/original/072960200_1779629425-1000324590.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4066834/original/034753100_1656461868-Harga_Minyak_AFP.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5520902/original/004648400_1772664808-5.jpg)