Purbaya Siapkan Rp 31 Triliun Buat Perubahan Status PPPK pada 2027

Jakarta – Pemerintah akan membuka kesempatan perubahan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu dan ditanggung pemerintah pusat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran sekitar Rp 31 triliun.

Dia menjelaskan, pengalihan pertama dari paruh waktu ke penuh waktu disiapkan dana Rp 31 triliun pada 2027. Dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu digaji pusat, itu Januari bisa, sudah kerja mereka, itu anggarannya sekitar Rp 31 triliun, kata Purbaya ditemui di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

BACA JUGA:Cek Fakta: Hoaks Video Purbaya Bagikan Uang Rp 100 Juta dengan Tebak Nama Kota

BACA JUGA:AS Gandakan Pembelian Kembali Obligasi, Ini Respons Purbaya

BACA JUGA:Bukan Anggaran Baru, Purbaya Buka Suara soal Bantuan NTT Rp 44 Miliar

Sementara itu, guru PPPK penuh waktu yang masuk seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dilakukan secara bertahap mengingat jumlah kebutuhan formasinya.

Tapi kalau yang nanti PPPK penuh waktu jadi pusat sama yang pegawai baru mereka butuh berapa ratus ribu lagi, itu akan dilakukan secara bertahap, jelas dia.

Purbaya menyebut perubahan status itu baru berlaku pada profesi guru, termasuk guru agama yang nanti masuk secara bertahap. Namun, dia tak bicara banyak mengenai profesi lain yang berstatus PPPK.

Saya belum tau sampe sekarang ya, rapat hanya seingat saya hanya guru, nanti mungkin bertahap akan ke arah sana. Tapi gini kita akan staging satu-satu supaya ga ganggu sustanabilitas dari anggaran, jelas Purbaya.

Pemerintah Angkat PPPK Paruh Waktu

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Rini Widyantini menuturkan pemerintah membuka opsi pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027

Sebagaimana sampaikan oleh bapak pimpinan tadi bahwa untuk PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027, kata Rini.

Kemudian, ada kesempatan bagi PPPK guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027. Kemudian juga nanti akan kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi dan juga Sekolah Garuda, bebernya.