Purbaya Pastikan Tak Kejar Lagi Peserta Tax Amnesty, Ini Alasannya

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan ada pemeriksaan lanjutan maupun audit terhadap wajib pajak yang telah mengikuti program Tax Amnesty Jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya untuk merespons keresahan yang muncul di masyarakat terkait isu pengejaran pajak terhadap peserta program pengampunan pajak sebelumnya.

BACA JUGA:Pelaporan SPT Tembus 13,1 Juta per 7 Mei 2026

BACA JUGA:Nunggak Bayar Pajak, 174 Rekening Diblokir DJP Jawa Barat

BACA JUGA:Pemprov DKI Hadirkan Pengurangan PBB-P2 2026, Wajib Pajak Bisa Bayar Lebih Ringan

Yang sudah tax amnesty ya sudah. Tidak akan digali-gali lagi yang sudah didaftarkan, katanya dalam media briefing, Senin (11/5/2026).

Menurut Purbaya, peserta tax amnesty hanya perlu menjalankan kewajiban perpajakan secara normal sesuai perkembangan usahanya. Dengan demikian, tidak akan ada perlakuan khusus berupa pemeriksaan ulang terhadap aset yang sebelumnya telah diungkapkan dalam program tersebut.

 Ia juga mengakui setiap kebijakan memiliki risiko, termasuk kemungkinan masih adanya aset peserta yang tidak seluruhnya terungkap saat pelaksanaan program tax amnesty.

Purbaya menuturkan idealnya seluruh data dan aset peserta telah diperiksa secara menyeluruh pada saat pelaksanaan program berlangsung. Namun, menurutnya, jika masih terdapat hal yang terlewat, hal tersebut menjadi risiko yang harus ditanggung pemerintah dan tidak akan kembali dikejar.

Ke depan, lanjut Purbaya, fokus pemerintah akan diarahkan pada wajib pajak yang belum mengikuti tax amnesty maupun mereka yang pelaporan perpajakannya belum sesuai ketentuan.

Sebelumnya, Purbaya menyatakan akan menegur Direktorat Jenderal Pajak menyusul polemik terkait pemberitaan mengenai rencana pemeriksaan terhadap peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II yang belakangan memicu keresahan di kalangan pelaku usaha.

Saya akan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan reformasi perpajakan tetap terjaga dengan baik, ujar Purbaya dalam Media Briefing, Senin, 11 Mei 2026.