Purbaya Mau Lapor Prabowo Sebelum Kucurkan Tambahan Dana ke Daerah

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan melaporkan hitung-hitungan kebutuhan tambahan anggaran transfer ke daerah (TKD) ke Presiden Prabowo Subianto. Sekitar 490 daerah bakal menerima tambahan TKD tersebut.

Purbaya mengatakan, sudah menghitung kebutuhan anggaran untuk tambahan TKD tersebut. Namun, keputusannya lebih dahulu menunggu arahan Prabowo.

BACA JUGA:Bantah Isu Babinsa, Purbaya Luruskan soal Penagihan Pajak

BACA JUGA:Purbaya Jamin Tarif Pajak Tak Naik, Pilih Tambal Kebocoran Setoran ke Negara

Itu sudah kita hitung butuhnya berapa kira-kira, menunggu arahan Bapak Presiden. Belum, belum dihitung. Belum, kita belum detail, belum bisa diumumkan (jumlah anggaran), kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Meski belum mau mengungkap anggaran yang disiapkan, Purbaya menjamin angkanya mampu untuk menambah TKD ke sekitar 490 daerah. Itu sih harusnya cukup buat daerah-daerah itu tapi saya tunggu petunjuk bapak Presiden, ucap dia.

Bendahara Negara memastikan akan melaporkan lebih dahulu hasil hitungannya kepada Kepala Negara. Saat ini pihaknya sudah melakukan hitungan awal kebutuhan anggarannya.

Yaa sekitar segitu lah (490 daerah). Tapi ini masih harus diluruskan dulu, baru hitung di atas kertas coret-coretan saja, nanti saya ngadep bapak Presiden kalau beliau setuju ya kita iniin, kalau enggak ya, ini keputusan bapak Presiden semuanya. Jadi saya menunggu petunjuk bapak Presiden, jelas dia.

Siapkan Anggaran Buat Daerah

Sebelumnya, Purbaya menyatakan pemerintah memantau kondisi fiskal seluruh pemerintah daerah untuk memastikan kemampuan membayar gaji pegawai, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), setelah penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah membuka peluang memberikan tambahan dana kepada daerah yang mengalami keterbatasan fiskal.

Purbaya mengatakan pemerintah telah memetakan daerah yang berpotensi mengalami kesulitan membiayai gaji pegawai maupun kebutuhan layanan dasar. Menurut dia, jumlah daerah yang berpeluang memperoleh tambahan dana dapat mencapai sekitar 490 daerah, bergantung pada arahan Presiden.

“Sejak ada pemotongan TKD, kita menghitung mungkin ada daerah yang tidak bisa survive atau uangnya kurang untuk membayar gaji atau minimum activity. Jadi saya monitor setiap daerah di seluruh Indonesia,” ujar Purbaya di Kantor LPS, Selasa, 28 Juli 2026.