Purbaya Ingatkan Anggaran Karhutla Kalimantan Jangan di-Markup

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu)  Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan BNPB agar tidak melakukan markup anggaran dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan siap menambah anggaran jika dana BNPB Rp 5 triliun tidak mencukupi kebutuhan penanganan karhutla. Namun, pemerintah akan menyesuaikan tambahan anggaran dengan hasil asesmen dan kebutuhan operasional BNPB.

BACA JUGA:Tekan Biaya Logistik, Purbaya Minta Aturan Kargo Udara Dikebut

BACA JUGA:Purbaya Benahi DTSEN Setelah Desil 9-10 Dinilai Tak Tepat Sasaran

BACA JUGA:Purbaya Ungkap BNPB Belum Minta Anggaran Tambahan Karhutla

“Kita siapin. Mereka punya Rp 5 triliun, kalau kurang kita tambah nanti,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Rabu (26/8/2026).

Purbaya mengatakan BNPB belum menyampaikan total kebutuhan anggaran karena proses asesmen karhutla masih berlangsung. Ia menegaskan pemerintah akan mencairkan dana sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.

“Iya, asal jangan di-mark up saja,” ujar Purbaya saat ditanya mengenai pencairan anggaran sesuai kebutuhan BNPB.

Purbaya mengatakan pemerintah menerapkan pendekatan khusus untuk belanja penanganan bencana karena bencana menyangkut keselamatan masyarakat. Ia menilai pemerintah harus memberikan respons cepat tanpa mengabaikan akuntabilitas penggunaan anggaran.

“Kalau untuk bencana, approach-nya beda dengan belanja biasa karena menyangkut hayat hidup orang banyak dan mengancam kehidupan mereka,” kata Purbaya.

Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan akan menyediakan anggaran sesuai kebutuhan selama BNPB menyampaikan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.