Purbaya Blak-blakan Soal Anggaran untuk Koperasi Desa

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menambah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai program Koperasi Desa (Kopdes). 

Ia menjelaskan, kebutuhan pendanaan program tersebut akan berasal dari alokasi anggaran yang telah tersedia tetapi belum terserap sepenuhnya, termasuk melalui skema pembiayaan dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

BACA JUGA:Ketua Banggar Luruskan Kekhawatiran soal Kondisi APBN 2026

BACA JUGA:Purbaya Buka Suara Soal Rasio Utang RI: Kita Masih Paling Jago di ASEAN

BACA JUGA:Purbaya Bongkar Sumber Pendanaan untuk Tutup Defisit APBN 2026

“Itu sebagian dari dana Kopdesnya belum terpakai. Kita masukin situ dulu, jadi enggak ada tambahan dana baru ke APBN. Enggak ada tambahan, sudah dialokasikan di situ, ujar Purbaya dalam media briefing, Senin (11/5/2026).

Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan, skema pembiayaan untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih telah disiapkan, termasuk untuk kebutuhan gaji pegawai. Namun, ia mengaku tidak menerima laporan detail sebelumnya dari internal kementeriannya.

Dia menuturkan, pendanaan program tersebut tidak berasal dari tambahan anggaran baru, melainkan dari alokasi yang sudah tersedia di sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

“Rupanya anak buah saya sudah rapat sama mereka. Tapi nggak pernah laporan. Jadi ya sudah, sudah tanda tangan itu. Jadi, karena pembiayaan clear. Jadi, karena pembiayaan clear,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantornya, Senin, 4 Mei 2026.

Ia menjelaskan, anggaran tersebut berasal dari porsi dana yang sebelumnya telah dialokasikan untuk pembentukan Kopdes Merah Putih, namun belum seluruhnya terealisasi karena proses pembentukan koperasi belum selesai.

“Kita akan alokasikan dari beberapa kementerian/lembaga terkait. Gini, itu kan Kopdes Merah Putih kan setahunnya dijatahkan berapa. Itu belum terbentuk semua kan? Di situ masih ada lebih uang yang bisa dipakai ke situ untuk sementara, tuturnya.

Terkait soal penugasan pegawai, di mana pada tahap awal mereka berada di bawah BUMN sebelum nantinya beralih menjadi petugas koperasi, Purbaya mengakui belum mengetahui soal itu.

Enggak tahu. Saya belum diskusi tentang itu, jadi saya enggak tahu. Nanti salah ngomong,” pungkasnya.