Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal positif terkait rencana pengawasan bersama atas barang-barang impor yang masuk ke Indonesia. Melalui skema ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Badan Karantina Indonesia (Barantin) akan berkolaborasi langsung dalam menjaga wilayah perbatasan.
Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral kedua instansi di kantor Kementerian Keuangan. Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah bakal menyesuaikan regulasi mengenai kerja sama pengawasan perbatasan ini, merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 19/KM.4/2025.
BACA JUGA:Kuota Produksi Batu Bara Ditambah, Purbaya Yakin Penerimaan Negara Naik
BACA JUGA:Minyak Dunia Tembus US$ 100, Purbaya Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Naik
Waktu itu kan mereka belum siap, jadi ditunda. Nanti minta direvisi ulang. Kalau sekarang mereka sudah siap, ya kita perbaiki pembaruannya agar bisa melakukan pemantauan bersama, ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Purbaya menjelaskan, terdapat sejumlah komoditas yang memang memerlukan pengawasan ekstra dan berlapis, seperti produk berbasis tanaman maupun hewan yang berada di bawah wewenang Barantin.
Pihak Barantin mengusulkan ingin ikut memantau melalui alat pemindai (scanner) milik kita, sehingga mereka bisa melihat langsung apakah ada barang-barang yang secara hukum wajib karantina atau tidak. Produknya kan bermacam-macam, ada hasil pertanian, daging, dan lain-lain yang masuk melalui jalur tersebut, tuturnya.
Meski telah memberikan lampu hijau, Purbaya meminta Kepala Barantin, Abdul Kadir Karding, untuk mematangkan detail teknisnya terlebih dahulu bersama tim dari Ditjen Bea Cukai.
Inisiatif yang bagus saya pikir. Nanti kita jalankan. Kelihatannya mereka sudah siap, tetapi saya minta bertemu dengan tim teknis dulu untuk memastikan kesiapan totalnya. Kalau sudah siap, nanti langsung jalan, jelas Purbaya.



/2026/04/06/64963745.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4347730/original/064079400_1678087559-20230306-Ekonomi-China-AP-7.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1689478/original/047714100_1503553089-dpr6.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4918526/original/006206100_1723675086-Pertamina.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4539940/original/075754200_1692167792-20230816-Jokowi-Sampaikan-Pidato-Sidang-Tahunan-Faizal-1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8262967/original/037733000_1781854981-publikasi_1781853751_6a34ee37ba05e.jpeg)




:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4013697/original/070218700_1651632437-000_329D9UW.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5382999/original/069219700_1760612391-3.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4805343/original/080058200_1713432003-20240418-Kenaikan_Harga_Emas-HER_5.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3271752/original/024896400_1603102550-20201019-Harga-Emas-Hari-Ini-Stabil-2.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3932277/original/005220300_1644714392-13_februari_2022-1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9306954/original/097594000_1784943789-ChatGPT_Image_Jul_16__2026__07_22_35_AM.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4333284/original/025003700_1677053916-Pajak_2.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4965038/original/026893400_1728530562-000_329D4LB.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9309010/original/038477600_1785214604-ChatGPT_Image_Jul_28__2026__11_55_54_AM.jpg)