Purbaya Bantah Anggaran Buka Rekening Massal Sentuh Rp 11 Triliun

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut anggaran sekitar Rp 11 triliun untuk pembukaan rekening massal belum menjadi angka final. Purbaya mengatakan, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran tersebut berdasarkan jumlah rekening yang benar-benar akan dibuka.

Purbaya mengatakan, pemerintah belum mengetahui secara pasti jumlah rekening baru karena sebagian masyarakat sudah memiliki rekening perbankan. Pemerintah juga masih menunggu rincian skema pembukaan rekening dari pihak terkait.

BACA JUGA:Purbaya Siapkan Cara Supaya Kementerian Tak Minta Anggaran Tambahan

BACA JUGA:Tak Ikuti Langkah Jepang, Purbaya Jelaskan Alasan PPN Belum Turun

BACA JUGA:Pakai Dana Desa, Purbaya Ungkap Skema Baru Utang Koperasi Merah Putih

“Nanti kita lihat detailnya seperti apa. Ada dana cadangan kita yang bisa dipakai. Tapi saya yakin enggak akan sampai 11 triliun,” katanya di Kementerian Keuangan, Kamis (10/9/2026).

Purbaya mengatakan, Rp 11 triliun kemungkinan masih merupakan perhitungan kasar yang disampaikan pemerintah sebelumnya. Pemerintah akan menghitung kembali kebutuhan anggaran setelah mengetahui jumlah penerima dan rekening yang harus dibuka.

“Itu mungkin masih hitungan kasar. Nanti kita lihat seperti apa,” ucapnya.

Purbaya mengatakan pemerintah memperkirakan terdapat sekitar 200 juta penduduk yang masuk dalam cakupan program tersebut. Namun, pemerintah masih perlu memetakan penduduk yang sudah memiliki rekening agar pembukaan rekening baru tidak menimbulkan rekening ganda.

Purbaya mengatakan pemerintah akan memprioritaskan pembukaan rekening bagi masyarakat yang baru memperoleh KTP. Pemerintah juga akan menyalurkan dana langsung ke rekening tersebut apabila skema program telah berjalan.

“Yang saya tahu pasti adalah nanti kalau orang yang buat KTP langsung dibuka, dibuka langsung rekening, langsung ditransfer uangnya ke situ juga,” ujar dia.

Purbaya mengatakan pemerintah masih membutuhkan waktu untuk merealisasikan program tersebut karena prosesnya membutuhkan integrasi data kependudukan dan data perbankan. Pemerintah akan menggabungkan data Dukcapil dengan data perbankan dari Bank Indonesia sebelum program berjalan.

Purbaya mengatakan pemerintah belum memastikan waktu kesiapan program tersebut. Pemerintah akan menyesuaikan pelaksanaan dengan kesiapan sistem dan pengolahan data.