PSN Bisa Digarap Swasta, tapi Pengawasan Harus Ketat

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mencatat ada 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan digarap pada masa pemerintahannya. Ada sejumlah PSN yang bisa dilaksanakan oleh pihak swasta.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar menyoroti pentingnya pendanaan bagi PSN. Menurut dia, diversifikasi pendanaan, seperti menggaet swasta, bisa dilakukan. 

Pemerintah perlu strategi fiskal yang matang, termasuk optimalisasi investasi swasta, dan sumber pendanaan alternatif, ucap Media Wahyudi kepada www.wmhg.org, Rabu (5/3/2025).

Dia memandang kalau masuknya swasta bisa mempercepat pengerjaan PSN. Namun, perlu adanya pengawasan yang ketat agar proyek strategis itu benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Keterlibatan swasta dapat membantu mempercepat proyek, tetapi perlu regulasi yang jelas agar manfaatnya tetap berpihak pada masyarakat, kata dia.

Melihat ada 77 PSN, termasuk 29 proyek strategis baru, Media Wahyudi menyadari kalau kas negara tidak bisa menopang seluruhnya.

Yang pasti, APBN enggak akan sanggup menopang semua PSN tersebut, ia menambahkan.

Akuntabilitas

Dia menjelaskan, masalah yang dihadapi oleh pengerjaan PSN yakni aspek akuntabilitas. Misalnya, harga tender proyek kerap berada lebih tinggi dari harga normal.

Soal PSN ini ada problem paling signifikan dari accountability, pengawasan, sehingga harga dari setiap item tender itu selalu di atas harga seharusnya, ungkapnya.

Karena tendernya enggak terbuka atau sudah penunjukan langsung ke BUMN tertentu sehingga rugi, dan butuh injeksi pendanaan lanjutan, itu juga yang jadi alasan kenapa ICOR kita tinggi, tambah Media Wahyudi.