Protes Pengusaha Dikabulkan, Maladewa Tunda Pajak Pariwisata Asing

Jakarta – Pemerintah Maladewa resmi menunda pemberlakuan Pajak Barang dan Jasa Pariwisata (Tourism Goods and Services Tax) sebesar 17 persen bagi operator tur, agen travel, serta platform pemesanan (OTA) luar negeri. Kebijakan ini ditunda hingga April tahun depan guna menghindari risiko lonjakan biaya yang dapat membebani konsumen.

Melansir VnExpress, Kamis (15/10/2026), pajak tersebut sejatinya dijadwalkan berlaku mulai 1 Oktober 2026. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Penerbangan Sipil Maladewa, Mohamed Amin, dalam perayaan Hari Pariwisata Nasional.

BACA JUGA:DJP Siapkan 30 Bank dan Fintek Pungut Pajak Transaksi Luar Negeri

BACA JUGA:Negara Favorit Turis Ini Bakal Pajaki Penginapan Turis

Pajak 17 persen ini menyasar produk pariwisata dan layanan pemesanan spesifik yang disediakan oleh agen travel asing maupun platform digital yang tidak memiliki badan usaha terdaftar di Maladewa. Berdasarkan rancangan aturan tersebut, para penyedia jasa luar negeri diwajibkan untuk mendaftarkan bisnis mereka secara resmi di negara tersebut.

Pemerintah Maladewa memproyeksikan potensi penerimaan negara sebesar USD 104 juta atau sekitar Rp1,8 triliun (asumsi kurs Rp17.960 per dolar AS) dari sektor ini. Potensi pendapatan tersebut disiapkan untuk mendukung agenda kampanye Visit Maldives 2027.

Sebagai informasi, negara kepulauan di Samudra Hindia yang terdiri dari 1.000 pulau ini menempati posisi kedua dalam daftar Kepulauan Terbaik Dunia 2026 versi Travel+Leisure, tepat di bawah Koh Samui, Thailand.