Proses Penghapusan Piutang Macet UMKM Bakal Rampung April 2025

Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menegaskan penghapusan piutang macet UMKM hanya berlaku untuk pengusaha UMKM yang memang sudah masuk daftar penghapusbukuan.

Adapun proses penghapusan piutang macet UMKM dapat selesai April 2025 sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menuturkan, kebijakan penghapusan piutang macet ini hanya berlaku pada UMKM yang telah masuk dalam daftar penghapusbukuan bank-bank badan usaha milik negara (BUMN) atau bank Himbara. Jika sudah masuk dalam kategori hapus buku, bank BUMN bisa menghapus tagih kredit para pelaku UMKM.

Jumlah UMKM yang masuk dalam kategori ini mencapai ratusan ribu. Jangan sampai ini diterjemahkan oleh semua pengusaha-pengusaha UMKM bahwa kebijakan ini berlaku untuk semuanya. Ini hanya berlaku untuk pengusaha-pengusaha UMKM yang memang sudah masuk dalam daftar penghapusbukuan, ujar Maman, dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Jakarta, Selasa, (19/11/2024) seperti mengutip dari Antara.

Maman menuturkan, proses penghapusan piutang macet saat ini masih perlu menunggu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bank-bank Himbara yang biasanya membutuhkan waktu 45-60 hari. Kementerian UMKM berharap agar RUPS bisa dipercepat menjadi 10 hari dan bank segera menetapkan kuota hapus tagih.

Dalam upaya mempercepat penghapusan piutang macet, Kementerian UMKM telah memetakan sejumlah langkah yang akan dilakukan, yang terdiri dari pendataan pelaku usaha di sektor perkebunan, pertanian, perikanan, kelautan dan industri mode dan kuliner; koordinasi dengan bank Himbara, badan layanan umum (BLU), Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selanjutnya pembentukan tim yang terdiri dari Kementerian UMKM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta BI dan OJK.