Program MBG Sudah Diterima 60 Juta Masyarakat dari 22 Ribu Dapur

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan, jumlah penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) atau program MBG telah mencapai 60 juta orang. Jumlah ini disalurkan melalui 22.091 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG. Zulkifli mengatakan, jumlah itu didata hingga akhir Januari 2026 ini. Adapun, targetnya mencapai 82,9 juta penerima dalam beberapa bulan kedepan.

Sampai hari ini kita sudah, SPPG sudah 22.091. Penerima manfaat sudah lebih dari 60 juta, lebih sedikit, kata Zulkifli, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

BACA JUGA:Indef Ungkap Dampak Program MBG untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

BACA JUGA:Satu Tahun Program MBG, Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Bangun Generasi Sehat

Dia menjelaskan, puluhan ribu dapur MBG tadi mampu menyerap ratusan ribu tenaga kerja langsung. Sebanyak 32.000 pegawai SPPG masuk dalam proses ditetapkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ini menyerap tenaga kerja yang langsung ya PPPK sudah diproses 32.000. Kemudian yang di SPPG itu sudah 924.424 tenaga kerja langsung, ang langsung ya, ujar dia.

Sementara itu, data yang dikantonginya, MBG juga melibatkan sebanyak 68.551 pemasok atau suplier bahan baku. Kemudian, mitra MBG telah tercatat sebanyak 21.413.

2 Ribu Pegawai MBG Sudah Jadi ASN

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana mengatakan, sejumlah pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah ditetapkan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dia menjelaskan, mereka yang mengikuti proses rekrutmen ini adalah tiga komponen pegawai pada setiap SPPG. 

Adapun pegawai SPPG yang dimaksud dalam konteks rekrutmen PPPK merupakan jabatan inti dengan fungsi teknis dan administratif strategis, yakni Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan.

Jadi kami sudah melakukan rekrutmen dan tes untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahap I. Sebanyak 2.080 yang sudah menjadi ASN terhitung sejak 1 Juli 2025, kata Dadan saat melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR, di ruang rapat, Jakarta, Selasa, 20 Januari 2026.