Presiden Prabowo Usul Bentuk Dewan Kesejahteraan Nasional, Begini Perkembangannya

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Nasional sebagai transformasi dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).  Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Satrio Adhitomo mengatakan, dewan tersebut akan memiliki fungsi dan kerja yang berbeda dengan DNKI.

“Sebetulnya ini transformasi dari DNKI. Hampir sama, tapi satuan kerjanya nanti lebih spesifik,” ujar Satrio dalam acara PROMISE II IMPACT, Kamis (12/2/2026).

BACA JUGA:Prabowo Singgung Ada Politikus Senang Terjadi Bencana, Hasto: Itu Bukan PDIP, Kita Tak Suka Itu Terjadi

BACA JUGA:Prabowo Subianto Anugerahkan Satyalancana Wira Karya untuk Pendukung Program MBG, Ini Daftarnya

Ia menyebutkan, dalam struktur baru tersebut akan terdapat unit-unit kerja yang menangani bidang khusus, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), literasi keuangan, keuangan digital, keuangan syariah, asuransi, serta sektor terkait lainnya.

“Jadi ada yang khusus mengurus UMKM, literasi, keuangan digital, syariah, asuransi, dan lain-lain. Lebih spesifik saja,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, transformasi lembaga sempat diusulkan menjadi komite nasional. Namun, Prabowo ingin agar fokusnya diarahkan pada konsep kesejahteraan keuangan, sehingga rencana tersebut kembali disesuaikan.

“Tapi Pak Presiden mengusulkan konsep kesejahteraan keuangan, jadi payung hukumnya diubah lagi,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses penyusunan regulasi tersebut saat ini sedang dikoordinasikan oleh Sekretariat Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Bahkan, menurut Satrio, pembahasan terkait perubahan kelembagaan ini sedang berlangsung dalam rapat lintas instansi, termasuk bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun terkait target pembentukan, Satrio menyampaikan pemerintah menargetkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Nasional dapat diselesaikan pada tahun ini.

“Harusnya tahun ini selesai,” pungkasnya.