Prediksi Rupiah Setelah Kesepakatan Awal AS-Iran

Jakarta – Nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak fluktuatif tetapi berpotensi menguat. Sentimen positif datang dari meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan awal untuk mengakhiri konflik yang sempat mengguncang pasar global. Pengamat Ekonomi, Mata Uang, dan Komoditas Ibrahim Assuaibi, mengatakan rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp 17.650 hingga Rp 17.700 per dolar Amerika Serikat.

Untuk perdagangan Selasa, 16 Juni 2026, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang  Rp 17.650- Rp 17.700, kata Ibrahim kepada Selasa (16/6/2026).

BACA JUGA:IHSG dan Rupiah Menguat, Kepercayaan Investor Kembali Pulih

BACA JUGA:Rupiah Makin Perkasa Efek Kabar Damai Iran dan AS

BACA JUGA:AS-Iran Damai, Harga Emas Dunia Diproyeksi Tembus US$ 4.875

Sebelumnya, pada perdagangan Senin, 15 Juni 2026, rupiah ditutup menguat tajam 151 poin ke level Rp 17.708 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp 17.860. Bahkan, sepanjang perdagangan rupiah sempat menguat hingga 185 poin.

Pada perdagangan Senin, 15 Juni 2026, mata uang rupiah ditutup menguat tajam 151 point  sebelumnya sempat menguat 185 point  di level Rp 17.708 dari penutupan sebelumnya di level Rp 17.860, ujar dia.

Menurut Ibrahim, penguatan rupiah dipicu oleh pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Wakil Menteri Luar Negeri Iran yang menyatakan telah mencapai kesepakatan awal untuk mengakhiri perang serta membuka kembali jalur pelayaran melalui Selat Hormuz.

Trump juga menyampaikan, Selat Hormuz akan kembali dibuka tanpa biaya dan blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan Iran akan dihentikan. Kabar tersebut langsung menurunkan kekhawatiran investor terhadap potensi gangguan perdagangan global dan pasokan minyak mentah.

Harga Minyak Turun Jadi Sentimen Positif

Dari dalam negeri, Ibrahim menilai penurunan harga minyak mentah dunia ke bawah level US$ 80 per barel menjadi faktor positif bagi perekonomian nasional. Harga minyak yang lebih rendah berpotensi mengurangi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama terkait subsidi energi.