Prabowo Pangkas Anggaran Seremonial, Kebocoran APBN Bisa Diredam?

Jakarta Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan pemangkasan anggaran untuk kegiatan seremonial di tingkat kementerian.

Pasalnya, ia menyoroti tingkat kebocoran APBN yang cukup tinggi sejak masa orde baru sampai dengan orde reformasi. Mantan Menteri Keuangan sekaligus ayah Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo bahkan memperkirakan, di zaman orde baru tingkat kebocorannya sekitar 30 persen.

Adanya perintah dari Prabowo kepada menteri keuangan, semua menko dan para menteri untuk memangkas anggaran bagi kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, sarasehan, konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri mohon dikurangi, tentu patut disambut gembira, ujar Anwar, Jumat (25/10/2024).

Menurut dia, tujuan dari kebijakan tersebut bukanlah untuk mengurangi pengeluaran pemerintah. Namun lebih kepada membuat bagaimana supaya penggunaan anggaran belanja negara benar-benar dipergunakan secara efektif dan efisien

Sehingga dana APBN benar-benar bisa dinikmati oleh rakyat, banyak bukan hanya oleh segelintir orang saja, imbuh dia.

Oleh karenanya, ia berharap agar para menteri dan wakil menteri yang ada hendaknya benar-benar siap menyukseskan visi dan misi dari presiden tersebut. Lantaran Prabowo tampak ingin menjadikan kepemimpinannya sebagai era pemerintahan yang benar-benar pro rakyat.

Sehingga semua kegiatan yang tidak mendukung bagi terciptanya hal demikian harus ditiadakan. Bahkan Prabowo juga sudah terlebih dahulu mewanti-wanti para menteri dan wakil menterinya agar tidak mengambil dana APBN bagi kepentingan diri dan keluarga serta kroni-kroni mereka, tegasnya.

Anwar menekankan, kebijakan Prabowo yang seperti ini perlu mendapat dukungan bersama. Sebab, apa yang dilakukannya jelas merupakan perwujudan dari Pasal 33 UUD 1945, yakni untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Jika seandainya ada diantara para menteri dan wakil menteri yang merasa tidak sanggup melaksanakan apa yang diinginkan Presiden tersebut, maka tentu sebaiknya menyatakan diri mundur saja. Agar bisa digantikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas yang jauh lebih tinggi, pintanya.